CIKARANG PUSAT — Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan pentingnya untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam kebijakan rotasi dan mutasi pegawai. Hal ini dikatakannya saat memimpin langsung Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Rapim) di Ruang Rapat KH. Noer Ali, Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada Rabu (5/11). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bekasi, Pj. Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, hingga para Camat se-Kabupaten Bekasi.

“Saya tegaskan, jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah amanah, bukan barang dagangan. Jabatan itu gratis, tidak ada biaya, tidak ada imbalan, dan tidak ada transaksi dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan posisi atau kedudukan,” tegasnya.

Bupati Ade juga mengingatkan agar tidak ada pihak mana pun yang mengatasnamakan dirinya, Wakil Bupati, maupun pejabat lain untuk kepentingan mutasi, rotasi, atau promosi jabatan. Apabila hal tersebut terjadi, ia meminta agar segera dilaporkan agar dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita ingin membangun Kabupaten Bekasi dengan sistem merit yang sehat, di mana kinerja, integritas, dan kompetensi menjadi dasar penilaian. Marwah pemerintahan harus kita jaga dengan kejujuran dan tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain isu penataan kepegawaian, Bupati Ade juga menyoroti pentingnya penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran tahun 2026 yang berbasis pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya. Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah melakukan perencanaan yang matang, selaras dengan arah kebijakan daerah, RPJMD Kabupaten Bekasi, dan kebijakan pembangunan nasional.

“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan dampak nyata dari program yang dijalankan. Kita harus bisa memastikan bahwa setiap kegiatan membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Bupati Ade.

Ia menegaskan agar prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi pedoman utama dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu memastikan bahwa setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan warga.

Bupati Ade juga menyoroti pentingnya mengarahkan belanja daerah ke sektor belanja modal yang produktif, bukan hanya kegiatan seremonial atau sosialisasi. Ia mendorong perangkat daerah untuk lebih banyak menginisiasi program yang menghadirkan intervensi nyata seperti penyediaan sarana dan prasarana, bantuan langsung, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak luas.

“Untuk tahun anggaran 2026, kita harus menitikberatkan pada kualitas program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus memberikan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ade juga menyinggung isu strategis yang menjadi perhatian penting pemerintah daerah, yakni penanganan banjir. Ia menyadari bahwa Kabupaten Bekasi merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi, terutama saat memasuki musim penghujan.

Untuk itu, ia menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah terkait, camat, dan kepala desa memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi dan penanganan banjir. Langkah-langkah preventif seperti pembersihan saluran air, normalisasi sungai dan saluran tersier, serta penguatan tanggul dan pompa air di titik rawan banjir diminta untuk segera diprioritaskan.

“Kita tidak bisa hanya menunggu saat bencana datang. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini, dan menjadi tanggung jawab bersama. Camat dan kepala desa saya minta untuk menggerakkan masyarakat agar berperan aktif menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan bersama membangun kesadaran kolektif untuk mencegah banjir,” ujar Bupati.

Menutup arahannya, Bupati Ade kembali menegaskan bahwa jabatan dan tanggung jawab yang diemban oleh aparatur pemerintah merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Ia mengingatkan seluruh peserta Rapim untuk terus memperkuat sinergi, disiplin kerja, dan komitmen pelayanan publik.

“Kita bekerja bukan untuk mencari jabatan, tetapi untuk mengabdi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Rapat Pimpinan ini harus menjadi momentum memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan yang kita ambil berpihak kepada rakyat.” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan prinsip pemerintahan yang bersih, Bupati Ade mengajak seluruh jajarannya untuk terus mewujudkan visi Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera melalui kerja nyata, kejujuran, dan komitmen bersama.

Reporter: RSM

Editor: IND