BANDUNG BARAT - Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, menadatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Daerah se-Jawa Barat yang diselenggarakan di Mason Pine Hotel Kabupaten Bandung Barat. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua KPK, Komjen. Pol. Firli Bahuri beserta jajaran, secara virtual Irjen Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beserta jajaran, serta Bupati, Walikota dan pemimpin daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. (SELASA, 16/3
Penandatanganan ini merupakan bukti komitmen dari para pemimpin daerah di Provinsi, serta Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi. Dalam rapat koordinasi ini terdapat usulan langkah-langkah beserta inovasi dari KPK dan Pemprov Jawa Barat untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Eka menyambut dengan baik arahan serta usulan langkah-langkah pencegahan tindak pindana korupsi yang telah diberikan. Dirinya menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi berkeinginan besar untuk memajukan masyarakatnya dengan tidak melakukan korupsi.
"Pada hari ini kita sudah melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua KPK. Terdapat banyak hal yang disampaikan terkait pencegahan korupsi. Kabupaten Bekasi sendiri berkeinginan besar untuk memajukan masyarakat dengan tidak melakukan korupsi," ucapnya.
Selain itu Eka juga menyampaikan harapannya dalam melakukan tindak pencegahan dari mulai kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan sehingga Kabupaten Bekasi bisa lebih maju dalam pembangunan yang ada.
"Harapannya adalah bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang intinya bagaimana Kabupaten Bekasi bisa lebih maju dalam pembangunan yang ada," terangnya.
Terakhir terkait sinergi, Kabupaten Bekasi nantinya akan mengupayakan tindakan pencegahan melalui sistem-sistem yang akan dibuat nantinya, sehingga dapat lebih mempersulit tindak pidana korupsi.
"Terkait strategi, kita tetap bagaimana mengupayakan pencegahan melalui sistem-sistem yang akan dibuat yang nantinya lebih mempersulit tindak pidana korupsi," tutur Eka.
Katua KPK, Komjen. Pol. Firli Bahuri, mengajak seluruh pemimpin daerah yang ada di Jawa Barat untuk bersama-sama melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan merampas hak-hak rakyat.
"Mari sama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara dan juga merampas hak-hak rakyat, misalnya kemiskinan jadi tidak bisa teratasi karena korupsi," pungkasnya
Selain itu, Ridwan Kamil mengungkapkan dalam program pencegahan tindak pidana korupsi yang dimiliki Pemprov Jabar, pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Kota dapat mengikuti seluruh langkah-langkah yang dimilikinya. Hal yang terpenting adalah mau atau tidaknya pemimpin daerah tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi.
"Pemerintah daerah dapat langsung mengikuti langkah-langkahnya, tidak perlu memunculkan inovasi baru asalkan bisa segera dilaksanakan. Yang terpenting mau atau tidaknya pemimpin untuk memberantas tindak pidana korupsi," jelasnya.
Reporter: ind
