CIKARANG SELATAN - Guna menangani dan mencari solusi terkait permasalahan kerawanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Holiday Inn Jababeka, Cikarang Selatan ini berisi paparan materi dan diskusi dari narasumber yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

Saat membuka kegiatan tersebut, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyampaikan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi umumnya berada dalam kondisi baik, akan tetapi terdapat 26 desa yang setelah dilakukan analisis peta kerawanan dan ketahanan pangan masuk dalam kategori agak rawan.

"Umumnya kondisi baik, hanya hasil pemetaan kita ada 26 desa yang masuk kategori agak rawan atau kategori yang tiga terbawah," jelasnya, Selasa (5/3) 

Adanya kondisi tersebut membuat Pemkab Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan mulai menjalankan beberapa program agar dapat meningkatkan status ketahanan pangan yang lebih baik lagi. Ia juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan penilaian dan memberikan reward kepada desa-desa sebagai motivasi dalam mempertahankan ketahanan pangan baik.

"Kita tadi memberikan reward dalam bentuk baktor yang saat ini memang masih ke lembaga pangan desa. Nanti bisa jadi untuk desa juga dilakukan penilaian, mana yang punya program ketahanan pangan yang bagus bisa kita berikan reward," tuturnya.

Dalam mengatasi kerawanan pangan di Kabupaten Bekasi, pihaknya telah menyiapkan enam program, yaitu dengan mengadakan Gelar Pangan Murah, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), penyaluran pangan lokal berupa ubi jalar, menggelar Warung Pangan, penyediaan infrastruktur pendukung pangan, serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan berupa gabah.

Di sisi lain, Dani Ramdan mengatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ia akan menyertakan kebijakan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan pasar di tiap kecamatan atau desa. Namun, ia tidak menutup kemungkinan jika ada pihak swasta yang ingin berpartisipasi sehingga pembangunan pasar tersebut tidak hanya bersumber dari alokasi APBD saja, tetapi juga bersumber dari pihak swasta.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Abdur Rofiq, menyatakan bahwa penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Bekasi harus bersinergi dengan dinas-dinas lainnya karena hal tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, permasalahan tersebut harus dikerjakan bersama-sama, seperti misalnya terkait infrastruktur pangan yang erat kaitannya dengan peran kepala desa/lurah, camat, kepala dinas, dan instansi lainnya.

"Permasalahan kerawanan pangan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan saja karena harus dikerjakan bersama-sama. Berkaitan dengan infrastruktur pangan sangat erat kaitannya dengan peran kepala desa, camat, dan kepala dinas serta instansi terkait," jelasnya.

Pada kegiatan tersebut turut dilaksanakan simbolis penyerahan hibah kendaraan roda tiga kepada Desa Sindangsari dan Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin. Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Kabupaten Bekasi.

Reporter: ind

Editor: fiu