CIKARANG SELATAN - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bekasi, yang diikuti oleh perwakilan perusahaan dari kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Berlangsung di Harper Hall, Cikarang Selatan, pada Senin (5/8).

Dani Ramdan menyampaikan, pentingnya memiliki payung hukum yang kuat untuk mengatur pajak dan retribusi daerah yang tidak memberatkan masyarakat, adil bagi semua pihak, serta mengajak semua untuk fokus bagaimana menghasilkan pendapatan dengan menggali potensi lokal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.

“Kita mendorong bagaimana pajak bisa optimal, maksimal, dan berimplikasi bagi seluruh perusahaan kawasan industri serta masyarakat,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, terdapat empat fungsi pajak yang meliputi fungsi anggaran, fungsi stabilitas, fungsi mengatur, dan fungsi retribusi pendapatan. Sehingga, jika empat fungsi tersebut berjalan optimal tentu kesejahteraan masyarakat serta infrastruktur di Kabupaten Bekasi akan meningkat.

Dengan adanya rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat menyadari kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik

“Pembayaran pajak itu wajib dan harus, dengan pajak kita bisa meningkatkan infrastruktur disegala bidang, dan mampu menyejahterakan masyarakat.” jelasnya.

Agenda FGD ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, yakni Pejabat DJP Kantor Wilayah 2 Jawa Barat, Henny Suatri, dan Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Cikarang (P3DW), Ahmad Solihat, dimana para narasumber menyampaikan materi mengenai Pajak Daerah Provinsi (Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan PBBKB), dan Pajak Pusat (PPN, PPh). 

Reporter: RSM

Editor: SHN