CIKARANG PUSAT - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2ABPD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. 

Penetapan ini disampaikan langsung pada saat Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD Terhadap Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2022, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (31/7). 

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan atas kesungguhan dedikasi dan kerjasama yang terjalin, khususnya dalam pembahasan Raperda hari ini,” ujar Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan dalam sambutannya.

Pihaknya menuturkan untuk pendapat, syarat maupun rekomendasi yang disampaikan akan menjadi catatan dan perhatian Pemkab Bekasi, guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bekasi. 

Dengan dibahas dan disetujuinya Raperda tersebut, maka seluruh kewajiban APBD telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang selanjutnya akan diagendakan untuk membahas penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

“Seluruh rekomendasi dan catatan akan kami tindaklanjuti, yang kemudian akan diagendakan untuk pembahasan KUA PPAS Tahun 2024, dan KUA PPAS 2023 perubahan,” ucapnya.

Dirinya juga bersama perangkat daerah terkait lainnya akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tender melalui e-katalog yang diperkirakan akan lebih mudah dan cepat. 

“Kalau tender lain bisa sampai 40 hari namun melalui e-katalog ini seminggu beres, sehingga saya optimis kegiatan akan lebih cepat terlaksana.” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi beserta jajarannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bekasi.

Reporter: RSM

Editor: IND