CIKARANG SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang Selatan, pada Senin (30/3). Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program strategis nasional di bidang perumahan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kunjungan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Staf Ahli Menteri PKP Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Staf Khusus Menteri PKP Bidang Internal dan Penjadwalan, Komisioner BP Tapera, dan pihak Kawasan Lippo Cikarang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI beserta rombongan yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI dinilai sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional. Peninjauan langsung diharapkan dapat menghasilkan evaluasi serta rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan.
“Pengawasan ini sangat diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan skala pengembangan yang besar, kawasan ini direncanakan menjadi model percontohan nasional dalam pembangunan hunian vertikal yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
“Proyek ini memiliki nilai strategis, tidak hanya bagi Kabupaten Bekasi, tetapi juga dalam mendukung kebijakan pembangunan perumahan nasional,” katanya.
Sebagai kawasan industri yang terus berkembang, Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan dalam penyediaan hunian bagi pekerja dan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga terencana dan berkelanjutan. Pembangunan rumah susun subsidi menjadi salah satu solusi strategis dalam menjawab keterbatasan lahan sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih efisien dan terintegrasi.
“Ketika terjadi penambahan penduduk dalam jumlah besar, tentu akan ada konsekuensi yang mengikuti, baik dari sisi kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, maupun penataan kawasan,” jelasnya.
Endin menyampaikan bahwa dengan adanya proyeksi pembangunan hingga 141 ribu unit hunian, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Kabupaten Bekasi. Hal ini, menurutnya, akan membawa konsekuensi langsung terhadap berbagai aspek pembangunan daerah.
Namun demikian, ia meyakini bahwa peningkatan jumlah penduduk tersebut juga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi.
“Saya yakin pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas masyarakat dan berkembangnya kawasan hunian tersebut,” tambahnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti aksesibilitas, transportasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas sosial dan umum.
“Ketersediaan akses transportasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas sosial dan umum menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan rumah susun subsidi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi.
Ia menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak dan terjangkau merupakan salah satu prioritas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan dengan pertumbuhan industri dan penduduk yang tinggi seperti Kabupaten Bekasi.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana hunian tersebut dapat mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.” ujarnya.
Reporter: RSM
Editor: IND
