CIKARANG PUSAT - Mengawali hari pertama kerja di Tahun 2026, Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perangkat daerah di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, efektif, dan responsif sejak awal tahun.
Pada kunjungan pertamanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Plt. Bupati menekankan pentingnya penyederhanaan sistem pelayanan perizinan agar benar-benar terintegrasi dalam satu pintu. Menurutnya, pelayanan yang efisien dan transparan menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Ke depan saya ingin DPMPTSP benar-benar satu pintu, tidak banyak jendela. Saya beri waktu 15 hari agar pelayanan semakin baik, sehingga nilai MCP kita bisa meningkat,” tegasnya saat diwawancarai pada Jumat (2/1).
Selanjutnya, Plt. Bupati meninjau pelayanan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melihat langsung kondisi penerimaan daerah di awal tahun. Ia menyampaikan bahwa meskipun jumlah masyarakat yang datang masih terbatas karena suasana libur, tingkat kehadiran ASN tetap terjaga.
Di Disdukcapil, Plt. Bupati memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik. Ia mengapresiasi tingkat kehadiran ASN yang hampir penuh serta antusiasme masyarakat yang memanfaatkan layanan dasar tersebut.
“Kita lihat pendapatan daerah, memang masyarakat belum banyak karena masih libur, tapi pegawainya masuk semua. Ini harus dipertahankan. Pelayanan di Disdukcapil juga sudah berjalan baik, masyarakat cukup banyak yang datang. Ini pelayanan dasar yang harus terus dijaga kualitasnya,” ujarnya.
Sidak kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Cikarang Pusat dan UPTD Puskesmas Sukamahi. Pada kesempatan ini, Plt. Bupati memberikan perhatian khusus pada pelayanan kesehatan, terutama penanganan pasien di luar jam pelayanan.
Ia menegaskan bahwa puskesmas harus bisa menerima pasien dalam kondisi darurat meskipun di luar jam operasional. Untuk itu, ia meminta agar setiap puskesmas dapat menyediakan minimal satu hingga dua tempat tidur pasien serta tenaga kesehatan yang siap siaga, dengan dokter yang dapat dihubungi secara on call. Kebijakan tersebut diharapkan dapat diterapkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.
“Jangan sampai ada pasien datang di luar jam pelayanan tidak dilayani. Harus ada bed, tenaga kesehatan, dan dokter yang bisa on call supaya masyarakat yang memang urgensi bisa ditangani terlebih dahulu,” tegasnya.
Melalui sidak ini, ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan disiplin ASN, serta menjadikan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pelayanan kesehatan gratis ini sejalan dengan program lainnya seperti sekolah gratis, rutilahu, dan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan lihat dulu kebijakannya berjalan seperti apa, lalu saya akan turun lagi untuk memonitoring langsung,” pungkasnya.
Turut mendampingi pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.
Reporter: ind
Editor: fiu
