CIREBON - Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, bertempat di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata, Gedung Kenegaraan Cirebon, Kota Cirebon, pada Rabu (7/5).
Wabup Asep mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengajukan total 25 kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Musrenbang ini, dengan memprioritaskan kegiatan pada bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan sosial.
“Kita mengajukan 25 kegiatan yang diharapkan bisa diprioritaskan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur,” tuturnya saat diwawancarai.
Beberapa kegiatan yang diajukan antara lain adalah pelebaran Jalan Ma’mun Nawawi dan Jalan Lemahabang yang berada di kawasan padat lalu lintas serta mendekati perlintasan kereta api, yang selama ini kerap menjadi titik kemacetan. Selain itu, usulan bantuan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga menjadi prioritas sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian warga kurang mampu.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah-wilayah padat penduduk, yang selama ini mengalami keterbatasan ruang belajar dan fasilitas pendidikan. Sementara di sektor kesehatan, pengajuan pembangunan unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah selatan Kabupaten Bekasi juga diajukan sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum terjangkau layanan rumah sakit milik pemerintah.
“Ada yang kita prioritaskan yaitu Jalan Ma’mun Nawawi, Jalan Lemahabang yang perlintasan kereta api, Rutilahu sebanyak 54 unit, Unit Sekolah Baru, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah,” terangnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Bekasi juga menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap usulan anggaran bantuan keuangan daerah. Ia mendorong agar proporsi bantuan keuangan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 40 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur.
“Kami juga mendorong agar Pemprov dapat menetapkan bantuan daerah di angka 40 persen, sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Ini penting agar program-program prioritas yang kami usulkan bisa berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” jelasnya.
Melalui keterlibatan aktif dalam Musrenbang Jabar ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dan memperoleh dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari sinergi pembangunan lintas wilayah yang lebih merata dan berkeadilan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak lintas sektor demi mewujudkan komitmen pembangunan Jawa Barat menuju kondisi masyarakat yang subur, makmur, tenteram, dan tertata (Gemah Ripah Repeh Rapih). Musrenbang Provinsi Jawa Barat menjadi forum strategis untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga organisasi kemasyarakatan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil Musrenbang sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh.
“Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar untuk menyusun dokumen perencanaan yang telat sasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh,” tegasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut jajaran Kepala Daerah se-Jawa Barat serta pemangku kepentingan di lintas sektor.
Reporter: ind
Editor: fiu
