Rapat koordinasi tersebut dihadiri secara langsung oleh 5 penjabat gubernur dan 43 penjabat bupati/walikota ini mengusung tema “Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Menjamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, yang Transparan dan Akuntabel dalam Mendukung Program Kebijakan Strategis Nasional serta Pemulihan Ekonomi Nasional”.
Adapun narasumber yang hadir dalam rakor tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Wakil Kepala Kepolisian RI Gatot Eddy Pramono, Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Wakil Kejaksaan Agung Sunarta.
Dalam arahan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dirinya meminta para pejabat kepala daerah dapat memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk menjalankan program pemerintahan, salah satunya dengan terjun langsung ke lapangan. Dirinya menyebutkan, momentum tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh para pejabat untuk menjadi role model sosok kepala daerah.
Tito juga mengatakan bahwa para Penjabat (Pj) Kepala Daerah harus terjun langsung melihat kondisi wilayah daerah masing-masing, agar dapat melaksanakan program-program pemerintahannya dengan baik.
“Karena mereka bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik. Tentu, ini harus dimanfaatkan oleh mereka untuk dijadikan momentum berprestasi juga mengembangkan karir,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dani Ramdan menyetujui arahan dari Menteri Dalam Negeri, bahwa kepala daerah harus memahami kondisi semua sektor di wilayahnya dengan turun langsung ke masyarakat.
“Saya kira itu benar, bagaimana kita mau mengenal medan kalau kita tidak turun ke lapangan. Karena Pj Kepala Daerah itu beda dengan kepala dinas yang mana menangani suatu sektor. Tapi untuk menjadi Pj Kepala Daerah, seluruh sektor harus ditangani,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, para Penjabat (Pj) Kepala Daerah menerima arahan-arahan mengenai strategi dalam pemulihan dan pembangunan nasional. Dani Ramdan mengatakan, bahwa seluruh pembekalan tersebut lebih menekankan pada kondisi sosial dan ekonomi yang masih menjadi perhatian. Juga diharapkan, para Penjabat Kepala Daerah memiliki kemampuan, inovasi dan komitmen untuk menjadi leadership yang membawa pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Hampir seluruh pembicara menekankan betapa strategisnya posisi Pj Kepala Daerah dalam situasi saat ini. Tetapi memang dari sisi sosial, ekonomi juga masih tidak ada kepastian. Diharapkan para Penjabat ini memiliki kemampuan, inovasi, komitmen untuk menjadi leadership yang membawa pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.” katanya.
Reporter: RSM
Editor: fiu
