Hal ini diungkapkan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan usai menghadiri acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi, yang berlangsung di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, pada Senin (12/9). 

“5 Desa di Kecamatan Muaragembong sudah memiliki Data Desa Presisi per-Kepala Keluarga, jadi setiap keluarga disana sudah punya data rumahnya, data ekonominya, data infrastuktur, data pendidikan dan lainnya yang diupdate setiap tiga bulan dengan aplikasi, karena petugas surveynya dilatih dan dibantu oleh perangkat desa juga karang taruna disana,� ungkapnya.

Dani menyebutkan, setelah selesainya data batas desa di Kecamatan Muaragembong tersebut, akan disusul dengan menyusuri kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Kabupaten Bekasi ini menjadi proyek uji cobanya di Muaragembong, dan akan dilanjutkan untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Bekasi. Pastinya ini akan berkelanjutan,� ujarnya.

Dirinya menjelaskan bahwa, Data Desa Presisi ini memiliki 170 informasi yang masuk dalam Big Data Desa, guna mendapatkan data potensial untuk kepentingan pembangunan daerah maupun nasional.

“Ini merupakan sebuah inovasi aplikasi yang dilahirkan untuk membantu pemerintah desa dalam membuat monografi desa yang sangat detail, sampai per bangunan rumah dengan 170 informasi didalamnya, mulai dari kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, data masalah pertanian dan infrastuktur,� jelasnya.

“Good Data, Good Decision� “Bad Data, Bad Decision� dan “No Data, No Decision�, itulah istilah yang diberikan Dani Ramdan untuk mengetahui seberapa pentingnya data presisi untuk Desa ataupun Kelurahan.

“Ada istilah Good Data, Good Decision jadi kalau kita ingin keputusan yang baik dan tepat harus memiliki data lengkap. Ini sangat penting, sejauh ini sudah banyak sekali anggaran yang dikucurkan tapi kenapa masih ada yang miskin, ada yang nganggur? Itukan indikasi bahwa mungkin kurang tepat sasaran, makanya harus diperbaiki dari data.� tegasnya.

Terakhir, dirinya menambahkan sebagai langkah awal dibentuknya data presisi perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, sehingga perangkat desa pun akan ikut serta membantu para numerator bekerja untuk menginput, membuat peta digital dan mengolahnya.

Agenda dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Rieke Diah Pitaloka selaku Anggota Komisi IX DPR RI.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jendral Kemendagri, para Pejabat Lingkup Direkrorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah serta 20 undangan Penjabat Bupati/Walikota terpilih. 

Reporter: RSM

Editor: shn