BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka Sinergitas Program Strategis Nasional Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Soehod Warnaen, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kamis (13/11). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan dihadiri oleh seluruh Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, mengikuti jalannya rapat koordinasi serta berdiskusi terkait arah kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka sinergi program strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pj. Sekda mengatakan bahwa Kabupaten Bekasi mendukung penuh arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan siap memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program strategis nasional. Prinsipnya, pembangunan harus terintegrasi dari desa hingga kabupaten, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Ida Farida.
Berdasarkan laporan Indikator Makro Kabupaten/Kota Jawa Barat dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Kabupaten Bekasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 77,8 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2024 di angka 5,17 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di angka 8,78 persen, Kemiskinan di angka 4,36 persen, Rasio Gini 2024 di angka 0,367 dan PDRB per Kapita (Rp Juta) di angka 128,7.
Lebih jauh, dalam laporan pada Triwulan II-2025 secara spasial, tiga wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi salah satunya Kabupaten Bekasi, disusul dengan Kota Bandung dan Kabupaten Karawang. Peringkat capaian pendapatan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat per 13 November 2025 untuk Kabupaten Bekasi juga menduduki peringkat ke-15.
Ia menambahkan bahwa Kabupaten Bekasi akan terus mendorong penyelarasan kebijakan antara perencanaan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, khususnya dalam upaya penguatan daya saing daerah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinkronisasi program ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas anggaran, menghindari duplikasi kegiatan, dan memperkuat tata kelola pembangunan yang efisien dan tepat sasaran.” tuturnya.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat ke depan harus berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar formalitas perencanaan. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor agar seluruh daerah dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi besar Jawa Barat lima tahun mendatang.
Herman menjelaskan bahwa visi Jawa Barat 2025–2029 diarahkan menuju “Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut bukan hanya menjadi slogan, tetapi menjadi kompas utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Visi Jawa Barat 2025–2029 adalah Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan. Ini bukan hanya jargon, tapi arah gerak bersama. Kita ingin seluruh kabupaten dan kota menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang dinamis, produktif, dan adaptif terhadap perubahan global,” tegas Herman di hadapan para peserta rapat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa indikator makro pembangunan Jawa Barat menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka pengangguran. Namun, capaian tersebut masih harus diperkuat melalui pemerataan pembangunan yang merata hingga tingkat desa.
“Kita tidak boleh puas dengan angka makro. Ukuran keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat di seluruh pelosok merasakan hasil pembangunan yang kita rancang. Tahun 2029, semua kabupaten/kota di Jawa Barat harus berada di posisi terdepan sesuai potensinya masing-masing,” ujarnya dengan tegas.
Herman Suryatman juga menyoroti pentingnya membangun sinergi dari bawah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Menurutnya, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena setiap level pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain.
“Desa adalah titik awal pembangunan. Kecamatan menjadi penghubung, kabupaten/kota sebagai pengintegrasi, dan provinsi merupakan agregat dari semua level di bawahnya. Kalau salah satu tidak bergerak, maka sistem ini tidak akan berjalan efektif,” jelasnya.
Dalam paparannya, Herman memperkenalkan Skema Sinergitas Pembangunan Jawa Barat yang berbasis agregasi wilayah Desa menjadi titik awal pembangunan dan basis pertumbuhan ekonomi lokal, Kecamatan berperan sebagai simpul koordinasi dan penghubung antar-desa, Kabupaten/Kota menjadi penyatu antar-kecamatan dalam satu arah kebijakan pembangunan, dan Provinsi bertindak sebagai agregator dan penggerak utama yang memastikan keselarasan kebijakan antarwilayah.
“Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang terkoordinasi. Tidak ada lagi sekat antar wilayah. Kita harus bangun pola kerja yang saling menopang, bukan bersaing satu sama lain,” ucapnya menegaskan.
Reporter: RSM
Editor: IND
