CIBITUNG — Pemerintah Kabupaten Bekasi ditunjuk sebagai salah satu dari dua kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi pilot project atau percontohan dalam implementasi Platform Digital Ketenagakerjaan loker.jabarprov.go.id. 

Inisiatif ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat dalam menghadirkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Platform Digital Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan di Conference Room MM2100, Cibitung, pada Selasa (24/6). Acara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Perangkat Daerah terkait, para Camat se-Kabupaten Bekasi, hingga jajaran praktisi SDM dan industri.

Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap transformasi ketenagakerjaan dan pengembangan platform berbasis digital tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menyampaikan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan untuk menjembatani kebutuhan dunia usaha dan para pencari kerja secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dapat menekan angka pengangguran, menciptakan peluang kerja baru, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pesat sektor industri dan kawasan ekonomi di wilayah Kabupaten Bekasi yang memerlukan suplai tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkualitas.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berkomitmen dalam meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja dan menciptakan iklim industri yang kondusif. Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan angkatan kerja yang turut berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu akar permasalahan utama dalam dunia ketenagakerjaan adalah kesenjangan informasi antara pencari kerja dan pemberi kerja. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, sementara pencari kerja pun kerap tidak mengetahui adanya peluang yang tersedia.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah menghadirkan portal ketenagakerjaan lokal, yaitu SIP Kerja (Sistem Informasi Pekerjaan Kabupaten Bekasi). Melalui SIP Kerja, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kami akui bahwa SIP Kerja saat ini masih bersifat informatif. Namun ke depan, kami berkomitmen untuk mengembangkan SIP Kerja menjadi platform yang lebih interaktif dan fungsional agar dapat langsung menghubungkan perusahaan dengan pencari kerja secara real time,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendorong adanya sinergi dan kolaborasi antara sistem milik Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tercipta ekosistem digital ketenagakerjaan yang terpadu. Dengan adanya integrasi sistem dan data, diharapkan upaya ini dapat secara signifikan menekan angka pengangguran di Jawa Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi.

Di akhir sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi mengajak para pimpinan perusahaan dan kawasan industri untuk aktif memanfaatkan platform ini dalam mengunggah informasi kebutuhan tenaga kerja serta turut menyosialisasikannya kepada para pencari kerja.

“Semoga langkah strategis ini membawa manfaat besar, memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang adil dan setara, serta menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik di Kabupaten Bekasi.” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pengangguran merupakan isu serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, sehingga diperlukan perhatian dan langkah nyata yang terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten/kota.

“Kita tidak boleh bermain-main soal pengangguran. Ini persoalan riil yang membutuhkan penanganan serius, konsisten, dan kolaboratif. Karena itulah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus untuk menekan angka pengangguran, dan Kabupaten Bekasi kami tunjuk sebagai role model dalam upaya ini,” tegas Herman.

Sebagai salah satu daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, yakni Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam penyaluran tenaga kerja lokal. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong agar platform digital loker.jabarprov.go.id benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan.

Platform ini juga dimaksudkan sebagai langkah untuk memetakan secara akurat kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, sekaligus mendistribusikan informasi tersebut secara terbuka kepada para pencari kerja di seluruh wilayah Jawa Barat.

“Dengan platform digital ini, kita ingin menciptakan sistem kerja yang merata, sehingga para pencari kerja di daerah tidak terkonsentrasi hanya di kota-kota besar. Koordinasi antarwilayah menjadi kunci pemerataan kesempatan kerja di Jawa Barat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herman juga memberikan arahan khusus kepada para praktisi Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai perusahaan industri di Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan kesungguhan perusahaan dalam menyampaikan kebutuhan tenaga kerja kepada pemerintah.

Menurutnya, keterbukaan ini sangat penting agar pelatihan dan penyiapan tenaga kerja oleh pemerintah dapat diarahkan secara tepat sasaran. Hal ini juga membuka ruang bagi para pencari kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dan potensi mereka.

“Para HRD wajib melaporkan lowongan kerja yang tersedia secara sebanding dengan jumlah pencari kerja di wilayahnya. Laporkan juga kompetensi apa yang dibutuhkan, spesifikasi pekerja seperti apa yang diinginkan, dan apa standar perusahaan.” katanya.

Sebagai informasi, melalui platform Loker Jawa Barat yang dapat diakses di loker.jabarprov.go.id tersedia data pencari kerja yang dibutuhkan perusahaan. Tentunya pencari kerja dapat memantau dan melamar lowongan kerja yang sesuai spesifikasi keahliannya.

Platform ini pun terintegrasi dengan SiapKerja yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan RI sehingga pencari kerja juga dapat melakukan login dengan akun SiapKerja pada platform Loker Jawa Barat ini.

Repoter: RSM

Editor: IND