CIKARANG SELATAN - Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung penuh terselenggaranya kegiatan Sub-Regional Workshop on Hazardous Wastes and Chemicals Emergencies atau Lokakarya tentang Bahaya Darurat Limbah dan Bahan Kimia, dengan kepesertaan dari 18 perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari negara-negara di Regional Asia, dan juga pengelola kawasan industri di Indonesia yakni Kawasan Industri EJIP, Cikarang.
Workshop yang diinisiasi oleh Basel, Rotterdam and Stockholm Secretariat (BRS Secretariat), Multilateral Environment Agreement dari UNEP (United Nations Environment Programme) bersama dengan Joint Environment Unit (JEU) of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ini, dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, di Hotel Nuanza, Cikarang Selatan, pada Senin (11/10).
Pj. Bupati Bekasi mengatakan bahwa workshop terkait penanganan tanggap darurat terhadap limbah B3 sangat penting dilakukan, mengingat semakin pesatnya perkembangan industri dan teknologi, resiko yang ditimbulkan oleh limbah bahan berbahaya dan bahan beracun juga semakin meningkat.
“Penanganan darurat seperti ini sangat dibutuhkan terlebih menggandeng stakeholder diberbagai negara, karena semakin besar industri, semakin besar juga resiko yang ditimbulkan,” ucapnya.
Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan kepada pengelola kawasan industri di Kabupaten Bekasi untuk memahami berbagai kebijakan yang diberlakukan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas dalam mencegah dan menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh bahan B3 dan limbah B3.
“Workshop ini diselenggarakan sebagai upaya bersama untuk mencegah dan menanggulangi bahaya limbah B3 industri diberbagai perusahaan,” terangnya.
Ia berharap, dengan adanya pelatihan simulasi dan diskusi tanggap darurat limbah B3 ini, dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, perusahaan, serta masyarakat dalam menghadapi potensi insiden akibat B3.
“Harapannya kita mampu memberikan respon yang cepat, tepat dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap limbah B3.” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Dirjen PSLB3 KLHK RI, Achmad Gunawan Widjaksono, berharap visi misi atas hasil diskusi yang dilaksanakan bisa mewujudkan sinkronisasi prosedur perusahaan sehingga pemerintah daerah bisa mengambil langkah kebijakan terkait perusahaan yang berpotensi membuang limbah B3 industri sembarangan.
Menurutnya, limbah B3 adalah kimia berbahaya yang bisa menimbulkan masalah bagi perusahaan dan para pekerja, sehingga pengelola kawasan harus lebih berhati-hati terkait manajemen darurat, praktik baik mempertahankan perusahaan, serta menyusun kondisi darurat jika diperlukan.
“Perusahaan yang membuang limbah sembarangan akan mendapatkan sanksi hukum terutama limbah B3 industri yang membahayakan baik untuk perusahaan maupun pekerja, diskusi ini diharapkan melahirkan visi misi terbaik bagi pemerintah daerah dalam memberlakukan kebijakan.” tukasnya.
Disamping itu, Representative From Basel, Rotterdam, and Stockholm Convention Secretariat (BRS Secretariat), Francesca Cenni, menyampaikan bahwa tidak mudah untuk mengatasi pengelolaan limbah B3 di negara dengan perusahaan industri terbesar, namun melalui workshop yang bekerjasama oleh gabungan UNEP, JEU, dan OCHA mampu memberikan edukasi terhadap penanganan limbah B3 yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
Selain itu, workshop yang diselenggarakan ini merupakan bentuk perhatian khusus dari BRS Secretariat dan PBB terkait mekanisme kondisi tanggap darurat dalam mencegah adanya pembuangan limbah industri dan kasus darurat lainnya.
“Workshop ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang kasus-kasus darurat di perusahaan industri, dan melibatkan para pengelola perusahaan untuk ikut andil memahami tanggap darurat guna mencegah adanya pembuangan limbah industri.” ucapnya.
Reporter: RSM
Editor: SHN
