CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan kebijakan strategis nasional terkait pengendalian inflasi daerah dan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai pilar penguatan ekonomi rakyat.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Rapat Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Sekretaris Daerah, Dedy Supriyadi, dan Perangkat Daerah terkait secara virtual di Gedung Command Center Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Senin (19/5).
Wakil Bupati Bekasi menegaskan bahwa Kabupaten Bekasi siap menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait upaya memperkuat kemandirian bangsa melalui pembangunan ekonomi berbasis desa, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan produktivitas masyarakat melalui koperasi. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran vital dalam memastikan program nasional berjalan optimal di tingkat akar rumput.
“Pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi merah putih bukan hanya agenda ekonomi, tetapi strategi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kabupaten Bekasi akan segera mengimplementasikan langkah-langkah konkret yang selaras dengan kebijakan pusat,” ujar Asep.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memprioritaskan penguatan sektor pertanian di wilayah utara Kabupaten Bekasi yang selama ini masih menghadapi tantangan infrastruktur. Salah satu upaya konkret yang akan dilakukan yakni pembangunan sumur bor tenaga surya guna mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Pertanian harus tumbuh dari pinggiran dan kami akan memulainya dari utara. Pembangunan sumur bor bertenaga surya adalah langkah nyata agar pertanian bisa subur, hasil panen meningkat, dan ekonomi lokal bergerak,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mengungkapkan optimisme bahwa Kabupaten Bekasi akan menjadi salah satu daerah tercepat dalam merealisasikan program pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan pendataan koperasi eksisting sebagai langkah awal.
Program percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih dan pengendalian inflasi daerah menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional yang berbasis pada kemandirian lokal. Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, Kabupaten Bekasi optimis dapat menjadi lokomotif perubahan ekonomi kerakyatan di wilayah Jawa Barat.
“Peluncuran Koperasi Merah Putih akan dilakukan dalam waktu dekat. Kami menargetkan koperasi ini bisa hadir tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai kekuatan ekonomi riil masyarakat desa dan kelurahan. Kami juga mendorong seluruh perangkat daerah agar terlibat aktif dan memastikan program ini berjalan efektif,” tutur Dedy.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menugaskan 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga, 38 Gubernur, dan 514 Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi guna mendorong pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi. Targetnya, terbentuk 80.000 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
“Tujuan utama dari koperasi ini adalah memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Melalui koperasi yang sehat dan produktif, kita ingin membangun ekosistem ekonomi dari bawah, memberdayakan masyarakat, serta menjawab tantangan disparitas sosial,” ujar Mendagri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam paparannya juga menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas (Satgas) di setiap tingkatan, yakni Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota. Satgas ini akan bertugas untuk memastikan pelaksanaan percepatan koperasi berjalan dengan baik melalui pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan, dan penyelesaian hambatan-hambatan lapangan (debottlenecking).
“Satgas akan menjadi motor utama dalam koordinasi, pemantauan, dan pelaporan progres program ini secara berkelanjutan. Semua pihak harus bersinergi agar tujuan besar ini dapat dicapai sesuai target.” tegasnya.
Reporter: RSM
