CIKARANG UTARA - Guna memberikan fasilitas penerangan jalan yang semakin memadai untuk masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menjalin kerjasama proyek penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan infrastruktur penerangan jalan.
Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, meyakini keberadaan penerangan jalan di wilayah Kabupaten Bekasi memiliki peran penting dalam distribusi barang dan jasa, peningkatan roda perekonomian, sekaligus menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, APJ menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memberikan rasa aman, nyaman bagi ketertiban diruang publik.
Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Konsultasi Publik Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema KPBU, yang berlangsung di Swissbell Hotel Jababeka, Cikarang Utara, pada Kamis (12/9).
“Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen dan akan mendukung apapun terkait konsultasi APJ guna mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang terbaik bagi Kabupaten Bekasi khususnya masyarakat,” ucapnya.
Dedy menerangkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu salah satu langkah solutifnya yakni melakukan kerja sama KPBU yang melibatkan pihak swasta, dengan harapan mampu mendorong inovasi dalam pembangunan infrastruktur dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien.
“Melalui pendanaan kreatif yaitu KPBU menjadi salah satu bentuk skema alternatif dalam membangun infrastruktur agar lebih baik,” jelasnya.
Pihaknya menuturkan, saat ini Kabupaten Bekasi sudah ditahap pengkajian kelayakan pembangunan yang tengah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, bekerjasama dengan Sustainable Energy For Indonesia’s Advancing Resilience (USAID-SINAR). Ia berharap, proses konsultasi yang diupayakan bisa memberikan kontribusi konstruktif dan solutif.
“Kabupaten Bekasi saat ini ditahap pengkajian kelayakan, kami berharap lewat konsultasi ini memberikan langkah solutif dan pengerjaannya akan segera dilakukan.” tukasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, mengatakan bahwa APJ salah satu aspek penting dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat, seiring dengan perkembangan pesat dibidang infrastruktur kebutuhan APJ sangat dibutuhkan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPBU menjadi solusi efektif untuk penyediaan APJ karena didalamnya pemerintah bisa bermitra dengan badan usaha, yang tidak hanya membantu dalam hal pendanaan, tetapi juga memungkinkan mengadopsi teknologi terbaru guna tindakan efisiensi operasional.
Tidak hanya itu, Kabupaten Bekasi pun menjadi salah satu wilayah target program pengembangan KPBU APJ. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan USAID-SINAR dalam memberikan pendampingan studi pengkajian proyek sejak Februari 2024 lalu.
“Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat terbantu dengan adanya skema kerjasama ini, mengingat wilayahnya sangat besar dan APJ tentu dibutuhkan dibeberapa titik.” katanya.
Pada kesempatan tersebut turut hadir Perencanaan Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat sekaligus simpul KPBU, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Perangkat Daerah terkait, dan Camat se-Kabupaten Bekasi.
Reporter: RSM
Editor: SHN
