BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung penuh percepatan implementasi teknologi blockchain di pemerintahan daerah yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), terutama dalam mendukung inisiatif strategis seperti smart city, e-Government, serta perlindungan data pribadi.
Hal tersebut diungkap Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam, saat menghadiri kegiatan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 yang, di Grand Ballroom Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Rabu (6/11), didampingi Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi.
Menyadari potensi ini, Pj. Sekda menyebut di tengah perkembangan pesat teknologi, inovasi berbasis blockchain dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efektif.
“Blockchain ini salah satu sistem alternatif untuk melindungi data diri kita, tentu sangat menguntungkan khususnya bagi pemerintah daerah dalam melindungi dan mengamankan data pemerintah,” ujarnya.
Dengan transparansi, efisiensi dan keamanan data yang ditawarkan, menurutnya blockchain akan menjadi pilar penting dalam upaya transformasi digital, serta memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai sektor termasuk pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik.
“Kalau kita sudah menggunakan sistem blockchain, data tetap transparan namun sangat aman. Maka kami pun berencana untuk menerapkan teknologi ini,” jelasnya.
Pihaknya menerangkan, inisiatif teknologi berbasis blockchain direncanakan untuk dilakukan penerapannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Diskominfosantik Kabupaten Bekasi guna melakukan pengamanan data khususnya data pegawai.
“Kami menyesuaikan penggunaan blockchain ini, kalau di Kabupaten Bekasi tentu akan melalui Diskominfosantik untuk melakukan pengamanannya khususnya data pegawai.” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang TIK Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Bahrul Ulum menyebut penggunaan blockchain sudah masuk dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk merealisasikannya diperlukan akselerasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensinya.
“Pemanfaatan blockchain sudah masuk dalam SPBE Kabupaten Bekasi, dan hal ini butuh dukungan kuat dari pemangku kepentingan untuk beralih transisi ke transformasi digital,” katanya.
Bahrul menerangkan, melalui metode blockchain dalam pengamanan data khususnya di lingkungan pemerintah daerah mampu mengantisipasi kebocoran data. Sebagai contoh, data pemerintahan di Kabupaten Bekasi seperti PPDB Online, data kepegawaian, kependudukan, kartu kuning, dan aplikasi Bebunge.
“Melalui blockchain ini mampu mengantisipasi kebocoran data, maka menjadi sebuah solusi pengamanan data yang aman,” ucapnya.
Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, menuturkan penerapan blockchain di sektor pemerintahan menjadi topik yang relevan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan isu perlindungan data pribadi. Blockchain sebuah alat potensial untuk membawa perubahan besar dalam sektor pemerintahan untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan keamanan yang lebih baik.
“Blockchain sebuah data yang sudah terdesentralisasi dengan aman yang memungkinkan pihak untuk melakukan transaksi dan menyimpan informasi terbuka serta transparan,” tuturnya.
Dirinya berharap, insiasi yang dilakukan Diskominfo Jabar menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan blockchain di Indonesia, sekaligus menjadi platform bagi pemerintah daerah dan nasional untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Kegiatan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah se-Jawa Barat.
Dalam kegiatan ini terdapat empat sesi diskusi panel dimana diskusi panel sesi pertama bertajuk ”Getting Started with Blockchain: A Basic Overview” dengan panelis Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dan Perwakilan Indonesia Blockchain Society I Gede Dwianta.
Diskusi panel sesi kedua mengambil tajuk “Transforming Regional Planning with Blockchain: From Concept to Implementation” dengan panelis Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital I Nyoman Adhiarna, Penelaah Teknis Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuri Olivia, Kasubdit Pengembangan & Pemanfaatan Energi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko, serta Kepala Bidang Data Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri Yanuar Andryana Putra.
Sementara diskusi panel sesi ketiga bertajuk “Cross-Sector Blockchain Implementation: The Future of Public Services” dengan panelis Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji.
Sedangkan diskusi panel sesi keempat bertajuk “Beyond Cryptocurrency: Leveraging Blockchain for Business Growth and Innovation” dengan panelis Ketua Umum DPW Bali Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional I Putu Yuliartha Reken, Chief Product Officer Baliola Fransiskus Paranso, President PANDI John Sihar Simanjuntak, Chief Data Officer Lokadata Ahmad Suwandi, dan CEO ID Cloud Alfian Pamungkas Sakawiguna.
Reporter: RSM
Editor: ind
