CIKARANG PUSAT - Untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi 100% Open Defecation Free (ODF), Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menjalani proses verifikasi lapangan yang akan dilakukan langsung oleh Tim Verifikasi Pilar 1 STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai tanggal 25-26 September 2024.
Saat menerima kedatangan Tim Verifikasi di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, pada Rabu (25/9), Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi telah melakukan berbagai persiapan mulai dari deklarasi 100% ODF di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, verifikasi dokumen administrasi, hingga pelaksanaan verifikasi lapangan hari ini.
Dengan komitmen kuat dan upaya maksimal dari seluruh stakeholder terkait, ia yakin Kabupaten Bekasi bisa mencapai target 100% ODF demi meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Hari ini akan dilakukan penilaian. Saya optimis Kabupaten Bekasi bisa mencapai 100% ODF agar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bentuk persiapan untuk mencapai 100% ODF, Pemkab Bekasi didukung Forum Masyarakat Kabupaten Bekasi Sehat (FMKBS) telah melakukan sosialisasi dan pembinaan yang disambut dengan antusiasi oleh masyarakat sekitar.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga telah membangun SPALD-S di berbagai wilayah khususnya di desa yang masih rawan BABS (Buang Air Besar Sembarangan), dengan harapan agar masyarakat mulai beralih untuk menggunakan WC tertutup.
“Kita banyak program baik itu pembinaan, sosialisasi yang dibantu Forum Masyarakat Kabupaten Bekasi Sehat. Kita juga sudah membangun SPALD-S bagi warga yang tidak punya jamban terutama di desa dan kecamatan yang rawan BABS,” terangnya.
Melalui kegiatan verifikasi lapangan ini, ia berharap Kabupaten Bekasi bisa menjadi kabupaten/kota ke-14 di Jawa Barat yang dinyatakan 100% Open Defecation Free, sehingga Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang layak huni dan mampu menyejahterakan masyarakatnya.
“Ini merupakan hasil kerja bersama, siapa harus berbuat apa, melakukan apa, dan menyelesaikan apa. Saya yakin dari dinas telah bahu membahu agar Kabupaten Bekasi masuk sebagai Kabupaten/Kota ke-14 di Jawa Barat yang berhasil 100% ODF,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Provinsi Jawa Barat, Agus Sukandar, mengatakan bahwa pada hari pertama verifikasi lapangan ini pihaknya akan melakukan verifikasi di 16 desa yang memiliki kriteria sebagai daerah dengan ODF terlama, akses sharing yang tinggi, rawan BABS, dan beberapa tempat umum yang wajib menyediakan sarana WC umum. Pihaknya akan memeriksa langsung kondisi sanitasi Kabupaten Bekasi sebelum keesokan harinya dilaksanakan rapat pleno pemaparan hasil verifikasi lapangan.
“Kita akan memulai proses verifikasi sebagai bentuk keabsahan masyarakat Kabupaten Bekasi terbebas dari BABS. Kita akan memotret kondisi sanitasi secara nyata yang menengukan tindak lanjut ke depan proses 100% ODF ini,” ungkapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi, Camat, Lurah, serta jajaran Tim Verifikasi Pilar 1 STBM (Sanitasi Total Berbasi Masyarakat) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Reporter: ind
Editor: shn
