CIKARANG UTARA - Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menghadiri kegiatan Penyaluran Terpadu Asistensi Rehabilitasi Sosial (PADU ATENSI) Kementerian Sosial RI bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang digelar di RS Bhakti Husada, Cikarang Pusat, pada Rabu (25/2).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan sosial yang terintegrasi dan menyasar langsung kelompok masyarakat rentan. Di Kabupaten Bekasi, penyaluran bantuan dilaksanakan di tiga titik, yakni Desa Sukamanah, Desa Sukaasih, dan RS Bhakti Husada.
Sebagai informasi, bantuan yang disalurkan di Kabupaten Bekasi mencapai Rp 776.360.500 dengan ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut meliputi penyaluran bansos ATENSI, operasi katarak bagi lansia, khitanan massal, pemeriksaan kesehatan umum dan THT, pemberian alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paket nutrisi, perlengkapan sekolah, perlengkapan kebersihan diri, pembinaan serta bantuan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Plt. Bupati Bekasi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian Sosial kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Bantuan ini dapat menjadi semangat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk terus memperkuat perlindungan sosial.
“Atas nama pribadi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Sosial RI. Bantuan yang diberikan hari ini benar-benar dirasakan nyata manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Program ATENSI bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan bentuk intervensi sosial yang komprehensif karena menyentuh berbagai aspek, mulai dari kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Selain itu, bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi sulit.
“Program ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi menyentuh aspek kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi,” tambahnya.
Plt. Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, menjadi kunci utama agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pelaksanaan PADU ATENSI ini, ia berharap perlindungan sosial dapat semakin terintegrasi dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan di Kabupaten Bekasi.
“Dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pelaksanaan PADU ATENSI merupakan bagian dari amanat Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar.
Ia menyoroti bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum terjangkau karena tidak terdata atau tidak terlihat secara langsung.
“Di sekitar kita ada banyak orang yang menderita dan membutuhkan bantuan, tetapi tidak terlihat. Tugas kita adalah mencari mereka. Termasuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membayar SPP atau menebus ijazah, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah sangat memberikan atensi kepada mereka yang tidak terlihat ini,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran dan tidak salah alamat. Pemerintah saat ini terus melakukan penyisiran terhadap masyarakat yang belum menerima bantuan, sekaligus memperkuat integrasi data antara kementerian dan pemerintah daerah.
“Bantuan harus tepat sasaran, jangan sampai yang sudah mandiri masih menerima bantuan. Semua ini sangat bergantung pada keakuratan dan kekuatan data. Karena itu, kita integrasikan data kementerian dengan pemerintah daerah agar penerima bantuan benar-benar masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat,” tegasnya.
Reporter: ind
Editor: fiu
