CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi secara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dilaksanakan oleh Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (24/12).
Penandatanganan kesepakatan ini menjadi tahapan akhir dalam proses penyusunan APBD 2026, sekaligus menandai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara optimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi akhir bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 7,7 triliun. Angka tersebut merupakan hasil penyesuaian dan penyempurnaan dari pembahasan sebelumnya agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.
“Sekarang ini kita sudah sampai pada evaluasi akhir Raperda APBD 2026. Dari hasil penyesuaian dengan Gubernur Jawa Barat, APBD Kabupaten Bekasi ditetapkan sebesar Rp 7,7 triliun,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa dalam proses evaluasi, Gubernur Jawa Barat memberikan sejumlah arahan strategis, khususnya terkait prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah sektor infrastruktur perhubungan, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan serta penerangan jalan umum.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengarahkan alokasi anggaran sebesar 2 persen, sementara Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan hingga 2,3 persen sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Untuk infrastruktur perhubungan, dari Provinsi Jawa Barat diarahkan minimal 7,5 persen. Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi sudah menyiapkan alokasi sebesar 8,3 persen,” jelasnya.
Plt. Bupati menambahkan bahwa apabila pelaksanaan program berjalan dengan baik dan sesuai arahan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berpeluang mendapatkan dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dukungan tersebut akan disertai dengan pemantauan ketat secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pembangunan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prioritas pembangunan daerah tahun 2026 difokuskan pada sektor infrastruktur perhubungan, infrastruktur pertanian, kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, serta normalisasi kali sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir dan perbaikan lingkungan.
“Semua itu menjadi prioritas sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, termasuk normalisasi kali yang juga sangat penting untuk mengurangi risiko banjir,” ujarnya.
Terkait penataan bangunan liar, Plt. Bupati menyampaikan bahwa kebijakan yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan sejumlah evaluasi dan penyempurnaan. Untuk bangunan usaha seperti pertokoan, akan dilakukan penataan agar lebih tertib dan rapi, sementara untuk bangunan tempat tinggal, pemerintah daerah menyiapkan pendekatan yang lebih humanis.
“Untuk warga yang terdampak, kita upayakan solusi seperti penyediaan tempat tinggal sementara. Dari Provinsi Jawa Barat juga akan ada dukungan bantuan dana, sehingga penataan bisa berjalan lebih tertib tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan,” katanya.
Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, ia berharap APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menjadi instrumen penting dalam mendorong percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi secara berkelanjutan.
Turut dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, dan perangkat daerah terkait.
Reporter: ind
Editor: fiu
