BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN), hal tersebut dikatakan oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijaksanaan Pelaksanaan Strategi Nasional, yang berlangsung di Hotel Pullman Grand Bandung, Rabu (1/9).
Rakor tersebut dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan, Berli Hamdani, dan diikuti oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Staff Ahli, serta Bupati/wakil Bupati, Walikota/wakil Walikota, se-Jawa Barat.
Herman mengatakan, akan mensinergikan PSN yang ada di Kabupaten Bekasi, agar menjadi satu kesatuan, guna mempercepat pelaksanaan PSN dan biro administrasi pembangunan.
"Tadi saya hadir bersama Kepala BPN Kabupaten Bekasi. Dari rakor ini kita akan mengkoordinasikan agar PSN bisa segera terselesaikan, dan seluruh tanah-tanah yang ada di Kabupaten Bekasi ini bersertifikasi." ujarnya.
Sementara itu, Staff Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan, Berli Hamdani, mengatakan pelaksanaan pembangunan daerah ini ditujukan untuk peningkatan dan pendataan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, serta meningkatan akses yang berkualitas. Dalam hal pelayanan publik juga perlu adanya sinergitas serta strategi dalam kebijakan untuk pelaksanaan program strategi nasional PSN di Provinsi Jabar.
"Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota di DKI Jakarta, Provinsi Jabar ini memiliki lokasi yang strategis, serta memiliki keterkaitan ekonomi yg kuat dalam penyediaan pelayanan dan fasilitas publik, serta sebagai wilayah yang mendukung program investasi, disektor industri pengolahan dan industri jasa," ujarnya.
Selain itu, dirinya mengatakan sesuai dengan harapan dari Presiden RI Joko Widodo, untuk bisa memprioritaskan PSN yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat seperti, program sertifikat tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat. Dimana program-program tersebut harus tetap dipastikan berjalan namun dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
Lebih lanjut, Ia mengatakan agar dilakukan pendataan aset secara lebih baik, dan wilayah pantai selatan Jawa Barat juga harus dijadikan prioritas dengan penerapan project management office.
"Saya harap rakor ini bisa menghasilkan sesuatu untuk bisa di laksanakan bersama dengan sinergitas antar Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.” Pungkasnya.
Reporter : atn
Editor : shn
