CIBITUNG - Pemerintah Kabupaten Bekasi terus menunjukkan komitmen serius dalam mendukung kelancaran Proyek Strategis Daerah (PSD) di wilayahnya. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan peninjauan langsung ke Bendungan Srengseng Hilir yang dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, pada Rabu (15/10).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih terjadi di lapangan. Bendungan Srengseng Hilir merupakan bagian dari PSD yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan air dan pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.

Dalam keterangannya, Pj. Sekretaris Daerah, Ida Farida, menyampaikan bahwa proyek ini harus terus dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini penting tidak hanya untuk memastikan pengerjaan sesuai target waktu dan kualitas, namun juga untuk mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini.

“Pembangunan bendungan ini merupakan proyek strategis nasional yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, kami tidak hanya meninjau, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh atas setiap progres dan tantangan yang ada di lapangan,” ujar Ida Farida.

Ida Farida menegaskan bahwa keberadaan bendungan ini akan memberikan manfaat besar, tidak hanya sebagai pengendali banjir yang selama ini menjadi persoalan utama di Kabupaten Bekasi, tetapi juga berfungsi sebagai irigasi untuk mendukung sektor pertanian serta sebagai sumber pasokan air baku bagi kebutuhan masyarakat.

“Dengan adanya bendungan ini, kita berharap banjir bisa diminimalkan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini terdampak rutin saat musim hujan. Selain itu, ini akan menjadi sumber irigasi yang menopang produktivitas pertanian dan tentunya penyediaan air bersih bagi masyarakat,” tambahnya dengan lugas.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, menyampaikan bahwa pihaknya turut serta dalam peninjauan ini untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.

“Kami tidak hanya hadir sebagai pengawas hukum, tapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran proyek ini. Hari ini kami mengevaluasi kendala lapangan, salah satunya terkait keterlambatan suplai material, yang memang harus dicari solusi bersama,” ungkap Eddy.

Eddy juga menekankan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi akan terus menjalin koordinasi aktif dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan semua kebijakan yang diambil dalam konteks proyek strategis nasional ini tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip kehati-hatian.

“Kami akan terus mendampingi pemerintah daerah, terutama dalam aspek legalitas dan kebijakan. Kami ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan cepat, tepat, dan akuntabel, tanpa meninggalkan aspek transparansi dan tata kelola yang baik,” tegasnya.

Reporter: RSM

Editor: IND