CIMAHI - Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP), Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, bertempat di Kantor BPSDM Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8).
Dalam kesempatan tersebut, Asep menyampaikan bahwa salah satu pembahasan utama pada rapat tersebut yaitu mengenai penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, Kabupaten Bekasi mengusulkan penyesuaian luasan LP2B menjadi sekitar 71 persen, mengingat karakteristik daerah sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang telah berkembang dengan keberadaan kawasan industri, permukiman, serta berbagai Program Strategis Nasional (PSN).
“Kami merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, sehingga mengusulkan penyesuaian menjadi sekitar 71 persen agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dan kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Asep.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan untuk mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi riil Kabupaten Bekasi agar pembangunan industri, investasi, dan berbagai program strategis nasional tetap dapat berjalan selaras dengan kebijakan tata ruang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menjelaskan bahwa rapat koordinasi juga membahas implementasi sembilan paket program optimalisasi pemanfaatan tanah dan ruang yang menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan. Program tersebut meliputi percepatan pendaftaran tanah, integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan RDTR terintegrasi OSS, integrasi LP2B dalam RTRW, hingga konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi guna mempercepat proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah.
“Setelah rapat ini kami akan segera mengagendakan pembahasan bersama Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti program-program tersebut,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa dari lebih dari 4.000 aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, saat ini sekitar 800 bidang telah bersertifikat, sementara lebih dari 270 bidang lainnya sedang dalam proses penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Kantor Pertanahan akan terus melakukan inventarisasi dan verifikasi administrasi agar bidang-bidang yang telah memenuhi persyaratan dapat segera diajukan untuk proses sertifikasi.
“Semua aset yang belum bersertifikat akan terus kita inventarisasi bersama BPKD. Mana yang administrasinya telah memenuhi persyaratan akan kita dahulukan untuk diajukan. Mudah-mudahan dalam dua tahun ke depan seluruh aset daerah yang berjumlah lebih dari 4.000 bidang dapat terselesaikan,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut Plt. Bupati Bekasi bersama Kepala Daerah se-Jawa Barat turut melaksanakan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat, unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), seluruh kepala daerah se-Jawa Barat, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Reporter: ind
Editor: fiu
