CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi Tahun 2025, sebuah forum strategis yang menjadi titik temu antar unsur pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan lapisan masyarakat dalam menyusun kolaborasi pembangunan tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bertempat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Kamis (4/12).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertumbuhan industri terbesar di Asia Tenggara memiliki kebutuhan pembangunan yang kompleks dan masif. Musrenbang CSR 2025 menjadi wadah besar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TJSLP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dalam dokumen RKPD tersebut, berbagai prioritas pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, kajian data, dan proyeksi pertumbuhan kawasan strategis.
“Musrenbang CSR ini bukan hanya agenda tahunan, tetapi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah dan dunia usaha. Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” tegasnya.
Wakil Bupati menambahkan bahwa dengan luasnya kawasan industri serta tingginya populasi penduduk produktif, Kabupaten Bekasi membutuhkan pendekatan pembangunan yang adaptif. CSR/TJSLP dianggap sebagai sumber daya strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan.
Wakil Bupati menekankan bahwa seluruh pelaksanaan CSR di Kabupaten Bekasi harus berada dalam satu koridor perencanaan pembangunan daerah agar dampaknya lebih terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, banyak program CSR yang sudah berjalan baik, namun perlu terus ditingkatkan kualitas koordinasi dan integrasinya.
“Saya meminta agar perusahaan tidak hanya menyalurkan bantuan sosial rutin, tetapi mulai membangun program CSR yang strategis, jangka panjang, dan memberikan dampak nyata. Jangan lagi ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai prioritas. Kita ingin kerja sama yang konkret, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan komitmen Tim Fasilitasi CSR/TJSLP Kabupaten Bekasi, yang dalam sambutan Bupati juga ditegaskan akan terus memperkuat sinergi lintas sektor serta memfasilitasi seluruh proses penyelarasan program CSR dengan rencana pembangunan daerah.
Wakil Bupati secara khusus mengapresiasi kehadiran pimpinan kawasan industri, perusahaan, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai yayasan yang selama ini berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan regional sangat dipengaruhi oleh kontribusi dan kepedulian dunia usaha.
“Ke depan, kita ingin melihat dunia industri bukan sekadar beroperasi di Bekasi, tetapi tumbuh bersama Bekasi. Saat pemerintah memperbaiki layanan dan infrastruktur, perusahaan pun harus hadir mendukung penguatan masyarakat dan lingkungannya,” ujar Asep Surya Atmaja.
Ia berharap Musrenbang CSR 2025 dapat menghasilkan rumusan kolaborasi strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Bekasi dalam satu tahun ke depan. Dengan kekuatan industri, potensi ekonomi, serta dukungan berbagai pihak, ia optimistis mampu mendorong percepatan pemerataan pembangunan menuju Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera.
“Bekasi tidak boleh stagnan. Kita harus berlari. CSR bukan sekadar program pelengkap, tetapi bagian dari kekuatan utama pembangunan. Pemerintah siap memfasilitasi, dan kami berharap seluruh perusahaan meningkatkan komitmennya. Tahun 2026 harus menjadi tahun percepatan, bukan sekadar kelanjutan rutinitas.” tutupnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwi Sigit Andrian, menyampaikan bahwa Musrenbang CSR tahun ini dirancang untuk memastikan seluruh program CSR perusahaan dapat terhubung langsung dengan agenda pembangunan daerah. Bappeda telah mengonsolidasikan berbagai data prioritas pembangunan, baik dari hasil evaluasi program 2025 maupun proyeksi kebutuhan 2026, sehingga perusahaan memiliki gambaran yang jelas mengenai arah intervensi yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, integrasi perencanaan menjadi langkah penting agar CSR tidak hanya berjalan sebagai kegiatan bantuan sosial jangka pendek, tetapi berubah menjadi program pembangunan yang berdaya ungkit tinggi. Dwi Sigit menegaskan bahwa penyelarasan dokumen perencanaan,mulai dari RKPD, pokok-pokok kebijakan kepala daerah, hingga hasil musyawarah desa dan kecamatan telah disiapkan untuk mendukung perusahaan dalam menentukan sektor prioritas.
Ia menambahkan bahwa Bappeda akan memperkuat monitoring dan evaluasi agar setiap program CSR dapat dipantau capaian dan dampaknya. Dengan demikian, kolaborasi pemerintah dan perusahaan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Musrenbang CSR ini bukan sekadar forum formalitas. Ini adalah ruang untuk menyamakan persepsi, menyinergikan kebutuhan dengan kemampuan, serta memastikan setiap rupiah program CSR memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami ingin CSR hadir tepat sasaran, terukur, dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.” ungkapnya.
Agenda dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Komitmen Kolaborasi Pembangunan Daerah Melalui TJSLP/CSR Tahun 2026.
Reporter: RSM
Editor: IND
