CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi berfokus untuk meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan kebijakan, baik pada masing-masing perangkat daerah, maupun melalui Aparatur Pemeriksa Internal Daerah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakannya saat menghadiri secara virtual kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023, yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, Rabu (14/6).
“Jadi, prioritas peningkatan kualitas pengawasannya baik yang sifatnya pengawasan melekat di masing-masing instansi, maupun dari APIP di Inspektorat Kabupaten Bekasi,” kata Pj. Bupati saat diwawancarai di Command Center Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.
Sesuai arahan yang diterimanya, Dani akan berfokus meningkatkan kualitas pada aspek pengembangan ekonomi, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, dan infrastruktur.
“Saya akan fokuskan sesuai arahan Presiden RI untuk aspek-aspek pengembangan ekonomi, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, dan infrastruktur,” lanjutnya.
Pada kegiatan tersebut, ia juga menerima arahan dari Presiden RI untuk mengutamakan aspek pengawasan mulai dari sumber daya manusia, metode, serta pengukuran hasil yang didapatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
“Dalam rapat ini Pak Presiden RI menekankan pentingnya aspek pengawasan di tingkatkan mulai dari sumber daya manusianya, metodenya, dan juga pengukuran hasil yang dilahirkan,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini Pemkab Bekasi sedang dalam proses untuk memperbaiki hal tersebut. Meskipun dengan tenaga yang terbatas, ia akan tetap memprioritaskan untuk meningkatkan pengawasan di semua sektor.
“Pada prinsipnya kita sedang berproses untuk memperbaiki itu semua. Tema rapat ini adalah masalah transformasi ekonomi, maka kita juga akan memprioritaskan,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan bahwa pemerintah sedang berfokus untuk meningkatkan produktivitas utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, ia ingin setiap nominal rupiah yang dibelanjakan melalui APBN dan APBD harus produktif.
“Saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, tiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN dan APBD harus produktif,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk menaruh perhatian lebih pada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Selain itu, ia juga ingin setiap instansi benar-benar melakukan pengawasan internal, agar apabila ditemukan kesalahan dapat segera mencari solusinya.
“Perkuat pengawasan internal. Jangan ada data ditutup-tutupi. Jika salah maka tunjukkan kesalahannya dan cara perbaikannya seperti apa. Kepada seluruh Kepala Daerah saya minta jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPKP,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut diikuti oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Kepala BPKP RI, Ketua KPK RI, serta secara virtual Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bekasi, dan Kepala Daerah se-Indonesia.
Reporter: ind
Editor: fiu
