JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali mendulang kesuksesan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluruh masyarakat, sehingga menjadi salah satu dari 334 Kabupaten/Kota di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.
Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, M. Tito Karnavian, kepada Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan yang digelar di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, Menteri Kesehatan, Direktur BPJS Kesehatan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selasa (14/3).
“Alhamdulillah hari ini Kabupaten Bekasi mendapat penghargaan UHC Award yang termasuk dalam Kabupaten/Kota yang kepesertaan BPJS nya diatas 95 persen, saat ini kita sudah 98,28 persen diatas rata-rata nasional,” ujar Pj. Bupati Bekasi saat diwawancarai.
Dani mengutarakan, cakupan tersebut menunjukan bahwa 98 persen masyarakat Kabupaten Bekasi telah menjadi peserta BPJS sehingga dalam akses layanan kesehatan sudah terpenuhi.
“Ini menunjukan hampir semua masyarakat kita sudah menjadi peserta BPJS, dan layanan akses kesehatan mereka sudah tercover dalam asuransi,” katanya.
Keuntungan bagi daerah yang sudah memperoleh UHC disampaikan Pj. Bupati Bekasi yakni tidak adanya kekhawatiran bagi masyarakat yang ingin berobat ke Rumah Sakit pusat milik pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS.
Tak hanya itu, bagi warga dengan NIK asli Kabupaten Bekasi juga bisa mendapatkan fasilitas gratis untuk berobat diseluruh layanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.
“Dengan coverage diatas 95 persen maka di Kabupaten Bekasi seluruh masyarakat bisa berobat gratis dilayanan rumah sakit mana saja, cukup dengan menggunakan KTP asli Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Dalam mempertahankan capaian tersebut, pihaknya akan mendorong masyarakat untuk mendaftar asuransi kesehatan BPJS, dan menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui iuran yang akan dibayar oleh pemerintah.
“Kita harus mempertahankan bahkan meningkatkan sampai 100 persen, dan akan mendorong masyarakat yang mandiri untuk bayar preminya sendiri. Sedangkan, masyarakat yang tidak mampu akan ditanggung melalui iuran yang dibayar pemerintah.” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Direktur RSUD, Dr. Alamsyah mengatakan upaya optimalisasi UHC ini sudah digerakkan sejak satu tahun terakhir oleh Dinas Kesehatan dengan menambah jaringan pendaftaran layanan kesehatan di Mall Pelayanan Publik (MPP), dan diawal tahun ini pendaftaran peserta BPJS tersebut digencarkan melalui gerai-gerai Puskesmas di Kabupaten Bekasi.
“Upaya Dinkes tahun 2022 menambah jaringan layanan di MPP, ditahun ini kami gencarkan dengan menyediakan pendaftaran melalui gerai-gerai Puskesmas, hal ini yang mengangkat dan mempercepat UHC.” tuturnya.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin juga mengatakan, bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi tonggak dalam layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya program JKN tersebut menurutnya membawa dampak positif dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
"Hampir semua penduduk memiliki jaminan kesehatan yang memadai, ke depan harus dukung bersama UHC yang ditargetkan 2024 setidaknya 98 persen dari total populadi menjadi anggota JKN," imbuhnya.
Sebagai informasi, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Serta, penghargaan tersebut dimaksudkan untuk pemerintah daerah yang dalam cakupan kepesertaan telah mencapai minimal 95 persen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk dan telah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke JKN.
Reporter : RSM
Editor: SHN
