CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dapat terserap 20 persen pada triwulan pertama dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengatakan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023, diikuti oleh seluruh perangkat daerah, yang digelar di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Komplek Pemkab Bekasi Cikarang Pusat, Selasa (24/1).
"Rencana kerja dan kegiatan di triwulan I yang kami targetkan minimal 20 persen sudah terserap, dan kalau dari rancangannya hampir semua dinas rata-rata diatas 20 persen, ada yang 30, 35 persen, tinggal pelaksanaannya saja," jelasnya
Dani menyampaikan, kualitas pelaksanaan rencana kegiatan dengan proyeksi anggaran kas, menjadi faktor kunci keberhasilan percepatan realisasi belanja daerah. Ia yakin, dengan semangat yang tinggi, kita semua mampu melaksanakannya sesuai dengan rencana perjanjian yang sudah disusun, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik.
"Kuncinya adalah apa yang sudah ada dianggaran kas dan sifatnya kegiatan rutin harus dijalankan. Saya minta dalam semester ini sudah ada, dan jangan ditunda-tunda," katanya.
Dalam Rapim tersebut, Dani Ramdan juga menegaskan kepada semua kepala perangkat daerah agar menjalankan arahan Presiden RI Joko Widodo, mengenai pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, menjaga stabilitas investasi, digitalisasi layanan, perbaikan tata kelola perkotaan, dan kebebasan beragama.
Dirinya menjelaskan, langkah Pemkab Bekasi untuk menjaga iklim investasi dan daya saing adalah dengan mempermudah perizinan, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan menciptakan kondisi daerah dengan baik. Selain itu, pihaknya juga mendorong kepada semua instansi agar bertransformasi secara digital, termasuk pelayanan transaksi dan interaksi dengan masyarakat Kabupaten Bekasi.
"Misalnya, penyebarluasan informasi bisa melalui medsos, kemudian perizinan bisa menggunakan aplikasi. Jangan semua dinas dan semua urusan dibikin aplikasi. Tapi satu aplikasi harus terintregrasi sehingga masyarakat nanti cukup buka satu aplikasi atau SuperApp," pungkasnya.
Reporter : atn
Editor: fiu
