JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang diinisiasi pemerintah pusat dengan mengimplementasikan pembelanjaan daerah menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang diharapkan dapat berjalan pada tahun 2024 nanti. Hal itu dikatakan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional P2DD Tahun 2023, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/10).
Dijelaskan Dani, nantinya seluruh instansi di Pemkab Bekasi akan menggunakan KKI dalam membelanjakan barang maupun jasa, terutama yang pembelanjaannya kurang dari 50 juta rupiah.
KKI yang sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Domestik merupakan terobosan dan inovasi sistem pembayaran digital pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI sebagai bentuk implementasi arahan Presiden pada Inpres Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
“Mudah-mudahan awal 2024 belanja kita sudah gunakan KKI betul-betul cashless, sekarang memang belanja melalui transfer tapi nanti untuk belanja di bawah 50 juta pakai KK yang diterbitkan pemerintah,” ujarnya saat diwawancarai.
Berdasarkan data yang di paparkan pada kegiatan tersebut, seluruh Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa sudah dalam status digitalisasi yang memang dari sisi pendapatan dan belanjanya sudah menggunakan teknologi digital.
Sedangkan di Pemkab Bekasi sendiri, penggunaan teknologi digital pada sistem pembayaran terbukti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 3 tahun terakhir. Hal itu disebabkan masifnya sosialisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui digital, juga adanya intensifikasi piutang-piutang pajak Kabupaten Bekasi.
“Dampaknya terhadap PAD tentu ada peningkatan seperti yang kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini PAD kota dari tahun ke tahun terus meningkat,” ujarnya.
Selain itu, infrastruktur yang memadai turut mendukung tingginya penggunaan teknologi digital dengan tersebarnya fiber optik di seluruh kecamatan, jaringan internet yang memadai, serta penguatan jaringan internet yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
“Infrastrukturnya tidak ada kendala karena kita sudah punya fiber optik di seluruh kecamatan, lalu jaringan internet sudah memadai,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, melalui video menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menaruh harapan besar dari implementasi digitalisasi pembayaran daerah di masing-masing instansi. Hal itu mendukung terbangunnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien dalam mendorong kesejahreraan masyarakat.
“Presiden RI menaruh harapan besar dari implementasi digitalisasi ekosistem pembayaran daerah untuk mendukung terbangunnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien,” ungkapnya.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga, menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perluasan digital, yaitu implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, penguatan eksosistem digitalisasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait, serta peningkatan pertisipasi pemerintah daerah dalam inovasi kebijakan.
“Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah implementasi elektronifikasi transaksi pemda, kedua penguatan ekosistem dari sistem penguatan digitalisasi, ketiga peningkatan TP2DD dalam inovasi kebijakan,” pungkasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Menteri Keuangan RI, Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri RI, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Ombudsman, serta jajaran pemerintah daerah yang masuk dalam P2DD.
Reporter: ind
Editor: shn
