CIKARANG PUSAT - Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi, dalam rangka Pemantapan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2024.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan diikuti oleh seluruh peserta TP2D Kabupaten Bekasi. Bertempat di Hotel Sakura, Cikarang Pusat, Senin (9/9).
Pj. Sekda Kabupaten Bekasi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan wawasan serta pemahaman dalam memantapkan implementasi ETPD di Kabupaten Bekasi dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Menurutnya, diterapkannya ETPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi selain untuk memberikan kemudahan, juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media guna merubah transaksi pendapatan dan belanja daerah menjadi non tunai berbasis digital.
"Alhamdulillah saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan ETPD pada pendapatan dan belanja daerah, demi memudahkan transaksi," ujarnya.
Selain itu, digitalisasi pendapatan dan belanja daerah juga dapat meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.
"Untuk pembayaran pajak daerah bisa dilakukan melalui teller bank, agen bank, ATM, mobile banking, internet banking, virtual account, E-Commerce, Fintech dan Qris. Sementara untuk pembayaran retribusi daerah, bisa dilakukan melalui teller bank, ATM, mobile banking, internet banking," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, optimalisasi ETPD pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui pemanfaatan kanal-kanal pembayaran digital yang menjadi keharusan seiring dengan modernisasi regulasi.
Selain itu, komitmen pimpinan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang mumpuni, mengingat digitalisasi transaksi pemerintah daerah tergantung pada sistem perbankan yang mengelola RKUD.
"Kolaborasi, koordinasi dan inovasi, antara bank BJB dengan pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi sangat penting disini," imbuhnya.
Tak hanya itu, Jaoharul juga meminta perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan penerapan digitalisasi di Kabupaten Bekasi. Selain untuk penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI), dirinya berharap semua perangkat daerah dapat menerapkan KKI sebagai upaya perluasan dan percepatan ETPD di Kabupaten Bekasi.
"Saat ini kita baru uji coba 3 perangkat daerah yang menerapkan KKI, yakni Disbudpora, BPKAD, dan Bappeda. Kedepan untuk tahun 2025 kita akan menerapkan KKI disemua perangkat daerah," tandasnya.
Reporter: atn
Editor: shn
