CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan hingga 14 hari ke depan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah jiwa dan lahan pertanian yang terdampak sejak ditetapkan pada 31 Agustus 2023 lalu.
“Dari hasil evaluasi, jumlah keluarga terdampak dan luasan lahan pertanian terdampak ini meningkat, sehingga kesimpulannya adalah kita perpanjang 14 hari ke depan,” ungkap Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan saat memimpin Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (13/9).
Dengan diperpanjangnya status ini, Pj. Bupati Bekasi mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengupayakan lebih banyak bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, pengajuan dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pengajuan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga perbanyak bantuan dari pihak swasta.
“Anggaran dan lainnya akan diupayakan pertama dari sumber APBD, dari dana siap pakai BNPB yang sudah kita ajukan dan sedang berproses, tidak menutup kemungkinan kota ajukan bantuan ke Pemprov Jabar, dan sudah ada bantuan swasta yang perlu ditingkatkan,” lanjutnya.
Terhitung hingga 12 September 2023, Pemkab Bekasi telah mendistribusikan sebanyak 1.953.600 liter air. Jumlah tersebut dirasa belum cukup karena baru mencakup 10% dari keseluruhan jumlah kebutuhan air. Meski begitu, ia akan terus bekerja keras meningkatkan distribusi air agar dapat mengurangi tingkat kekeringan yang ada.
“Keparahannya disitu bisa dilihat, kita tidak boleh menunggu masalah ini viral, justru saat ini kita kerja keras agar tidak semakin parah,” lanjutnya.
Selain upaya yang dilakukan Pemkab Bekasi, pihaknya akan mengedukasi masyarakat terutama yang berada di wilayah rawan kekeringan untuk ikut mengambil tindakan dalam menanggulangi bencana kekeringan ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan misalnya dengan membuat embung, bendungan, atau tempat penyimpanan air yang ditampung dari air hujan yang turun selama musim penghujan.
“Ini bagian dari Pemkab Bekasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tapi tentu tidak bisa sendiri, masyarakat juga harus beraksi,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kekeringan dapat melanda hingga bulan November 2023.
Mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah meminta Liaison Officer (LO) yang terdiri dari SKPD Pemkab Bekasi untuk menyesuaikan ritme pendistribusian bantuan, sehingga setiap harinya akan ada bantuan yang disalurkan.
“Dari BMKG disampaikan kemungkinan kekeringan sampai November, sehingga LO kita minta untuk mengatur ritme bantuan, jadi setiap hari ada bantuan yang tetap bisa disalurkan ke masyarakat,” katanya.
Sebagai informasi, sesuai data yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bekasi per tanggal 12 September 2023, terdapat peningkatan jumlah desa menjadi 40 desa yang terdampak di 9 Kecamatan. Sedangkan jumlah jiwa yang terdampak bertambah menjadi 118.679 dengan 37.377 KK.
Bantuan yang telah didistribusikan, yakni 20 toren, 780 galon air mineral, 35 dus air mineral, 3 normalisasi saluran sekunder, serta 3 pembuatan sumur satelit.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua FPRB Kabupaten Bekasi, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta secara virtual Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
Reporter: ind
Editor: shn
