JAKARTA - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Rapat Konsultasi Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Bekasi, pada Kamis (4/4), di Ruang Rapat Biro Umum 5, Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat.
Dani mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya menyampaikan gagasan terhadap pengembangan wilayah kawasan pesisir pantai utara terkait konteks kawasan, kondisi fisik lingkungan dan isu strategis yang meliputi 18 desa di 5 kecamatan diwilayah utara Kabupaten Bekasi, dengan kondisi eksisting daerahnya yang dinilai masih tertinggal.
5 kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Sukawangi, dan Kecamatan Babelan.
“Hari ini kami diterima oleh Kemenko Perekonomian untuk menyampaikan gagasan kita dalam pengembangan pesisir utara di 5 kecamatan, yang disana ternyata kondisi eksistingnya saat ini dinilai sebagai daerah yang masih tertinggal,” ujarnya.
Dirinya menilai, hal tersebut perlu dilakukan sebab di 5 wilayah tersebut angka kemiskinannya tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, angka pengangguran meningkat, dan sudah terjadi kerusakan kondisi lingkungan yang cukup parah, sehingga pertumbuhan ekonominya tersendat.
Menurutnya, perlu ada perhatian khusus yang berkaitan dengan kerusakan kondisi fisik lingkungan, karena laju abrasi yang cukup tinggi dibagian utara menyebabkan hilangnya daratan mencapai 2.400 hektar dalam rentang waktu 22 tahun terakhir. Tak hanya itu, mayoritas kawasan pantai utara Bekasi juga memiliki resiko tinggi terhadap banjir rob dan kedalaman banjir yang mencapai 60 sentimeter.
“Mengapa kami lakukan, karena melihat angka kemiskinan tinggi, IPM rendah, dan kerusakan lingkungannya sudah cukup parah tentu perlu perhatian khusus dan penanganan yang serius,” katanya.
Untuk itu, dijelaskannya bahwa Pemkab Bekasi akan mengembangkan pusat kegiatan ekonomi kemaritiman berbasis pesisir, yang nantinya akan dibangun industri maritim, pelabuhan, hutan lindung konservasi, budidaya tanaman pangan, budidaya perikanan, dan mangrove.
Selain itu, Pj. Bupati juga menjelaskan akan dibangun pula pariwisata, dan pemukiman perkotaan yang mengusung konsep waterfront city atau kota dengan pemandangan laut.
“Akan dibangun industri maritim berbasis pesisir, pariwisata, pemukiman dan perkotaan yang tentunya akan mendatangkan nilai ekonomi dan investasi di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Ia mengatakan, pembangunan dan pengembangan tersebut didasari dengan adanya keinginan untuk memajukan kawasan utara dari segi ekonomi, menjaga lingkungan yang berfungsi sebagai konservasi hutan lindung, serta perbaikan ekologi.
“Kita ingin memajukan dari segi ekonomi, kedua lingkungan yang memiliki fungsi konservasi atau hutan lindung terhadap kawasan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Nasional,” tuturnya.
Dengan terbangunnya pusat kegiatan ekonomi di pesisir utara nantinya, Dani menerangkan kelebihan yang akan didapatkan yakni, menciptakan iklim investasi baru, hingga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Pj. Bupati menyampaikan bahwa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespon positif gagasan yang telah disampaikan, dengan harapan pembangunan ini bisa terwujud dengan optimal sambil menunggu koordinasi dan dukungan dari instansi lintas sektor terkait lainnya.
“Kemenko Perekonomian responnya sangat positif, kami berharap dapat diberi dukungan juga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Menteri PUPR, dan ATR/BPN.” ucapnya.
Turut hadir mendampingi rapat tersebut, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Kepala Balitbangda, Kepala Dinas Perikanan, Plt. Kepala Bappeda, dan Staff Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi.
Reporter: RSM
Editor : SHN
