CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Terkait Kesiapan dan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Rombongan kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, bertempat di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Jumat (20/9).
Pj. Sekda melaporkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi saat ini akan memasuki tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang jatuh pada tanggal 22 September 2024, dan tahap pengundian nomor urut yang dilaksanakan pada 23 September 2024 nanti.
“Yang dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024 akan dilakukan penetapan pasangan calon, dan pada tanggal 23 September 2024 akan dilaksanakan pengundian nomor urut,” terangnya.
Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Tahun 2024 ini telah ditetapkan sebanyak 2.251.856 orang, yang akan memilih di 4.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Bekasi.
Dari jumlah tersebut, Pemkab Bekasi telah berupaya untuk melakukan perekaman e-KTP bagi calon pemilih baru, melalui program Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan tersebar di 23 kecamatan, serta melakukan perekaman langsung ke sekolah-sekolah.
“Jumlah DPT Pilkada Tahun 2024 sebanyak 2.251.856 orang dan rencananya akan dibentuk sebanyak 4.236 TPS,” tambahnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi juga telah melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN, serta mengucapkan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi.
“Dari segi netralitas ASN, kami telah melakukan sosialisasi Pilkada terkait netralitas ASN sekaligus melaksanakan ikrar dan penandatanganan pakta integritas,” jelasnya.
Mengingat puncak pelaksanaan Pilkada 2024 semakin dekat, Pemkab Bekasi akan selalu berkoordinasi dengan unsur Forkopimda untuk mengantisipasi munculnya konflik-konflik selama tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan dan pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Kami akan selalu berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan konflik sosial yang tidak diinginkan agar Pilkada ini berjalan lancar, damai, aman, dan tertib.” Terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang wilayahnya luas dan memiliki sektor industri yang maju, dengan jumlah penduduk terbanyak ke-3 di Jawa Barat.
Oleh sebab itu, penting bagi pihaknya untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan baik agar menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan benar-benar memberikan harapan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Penting kita lihat hasilnya supaya nanti benar-benar bisa memberikan harapan bagi Kabupaten Bekasi yang penduduknya besar, daerahnya luas, industrinya maju. Jadi kita harapkan lahir Kepala Daerah yang bisa menyelesaikan 5 tahun kepemimpinannya,” harapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut jajaran Anggota Komisi II DPR RI, perwakilan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Bekasi, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, dan unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi.
Reporter: ind
Editor: shn
