CIKARANG PUSAT - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan terkait efektifitas Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pekerja di Kabupaten Bekasi. Bertempat di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (8/11).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Pendamping Kementerian Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, APINDO, serta Perwakilan Serikat Pekerja Kabupaten Bekasi.
Dalam Kesempatan tersebut, Sekda mengatakan bahwa pemerintah daerah telah berusaha memastikan UMR yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dapat memberikan manfaat yang besar bagi pekerja.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan kolaborasi dengan stakeholder untuk melakukan struktur dan skala upah demi mewujudkan sistem pengupahan yang adil, tidak hanya bagi para pekerja tetapi juga bagi pengusaha.
"Semoga dengan diskusi ini bisa berbagi pandangan tentang efektifitas UMR yang akan memberikan manfaat nyata," harapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyampaikan bahwa sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan upah minimum kepada pekerja di berbagai daerah di Indonesia, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk UMK di Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan industri yang cukup signifikan.
"Kenapa kita memilih Kabupaten Bekasi karena Kabupaten Bekasi ini menjadi daerah yang sangat banyak perusahaannya," ujarnya.
Kunjungan tersebut juga ingin memastikan bahwa aturan-aturan mengenai UMK di Kabupaten Bekasi benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan dan dijalankan dengan baik oleh para pengusaha dan juga sudah mensejahterakan bagi para pekerja.
"Yang jelas kita ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan di Kabupaten Bekasi bisa menjalankan aturan-aturan dengan baik," katanya.
Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat berlaku netral baik kepada para pekerja atau pengusaha, sehingga iklim investasi di Kabupaten Bekasi terus berjalan mengingat Kabupaten Bekasi menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga ritme ekonomi yang ada di Jabodetabek.
Reporter : atn
Editor : shn
