CIKARANG TIMUR - Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi setelah hujan deras mengguyur dalam beberapa hari terakhir, salah satunya di Kecamatan Cikarang Timur. Banjir yang diakibatkan luapan sungai Cibeet ini menyebabkan ratusan rumah di wilayah Desa Cipayung terendam air dan membuat aktivitas warga terganggu.
Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 2 meter, dengan lebih dari 61 ribu jiwa terdampak dan 48 ribu jiwa terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga terdampak sementara ini bertahan di bantaran irigasi serta permukiman warga lainnya yang tidak terkena banjir.
Untuk memastikan kondisi masyarakat serta langkah penanganan yang optimal, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Camat Cikarang Timur dan Perangkat Daerah terkait, terjun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak, masuk ke rumah-rumah warga, serta berdialog dengan mereka yang mengalami dampak banjir secara langsung, pada Rabu (5/3).
Dalam tinjauannya, Bupati Bekasi menemukan bahwa banyak rumah warga yang sudah tidak layak huni dengan kondisi yang semakin parah akibat terjangan banjir. Oleh karena itu, ia menugaskan kepada Camat setempat untuk segera melakukan pendataan sebagai bagian dari program 100 hari kerja pemerintah daerah, khususnya dalam perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Ada hikmahnya dari bencana ini. Kita jadi melihat bahwa banyak rumah yang sebenarnya sudah tidak layak pakai. Ini harus segera ditindaklanjuti dalam program Rutilahu agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih aman dan layak,” ujarnya.
Bupati Bekasi memastikan bahwa seluruh unsur terkait, termasuk TNI, Polri, BPBD, relawan, serta unsur kecamatan telah bergerak untuk membantu warga. Selain itu, status tanggap darurat bencana banjir resmi dinaikkan dari sebelumnya status siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana.
"Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dan seluruh stakeholder. Dengan naiknya status tanggap darurat, kita bisa segera mengalokasikan anggaran untuk bantuan bagi warga terdampak banjir," tambahnya.
Di samping itu, bantuan logistik terus disalurkan ke posko-posko pengungsian, termasuk makanan siap saji, air bersih, dan obat-obatan. Kemudian, dapur umum akan segera didirikan dalam satu hingga dua hari ke depan untuk memastikan kebutuhan pangan warga terpenuhi.
"Saat ini dapur umum mandiri yang dibuat oleh warga sudah berjalan. Namun, pemerintah juga akan segera menggerakkan dapur umum agar distribusi makanan bisa lebih merata," jelas Bupati.
Selain fokus pada penanganan darurat, Bupati Bekasi juga menegaskan perlunya solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir yang terus berulang. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengelolaan tata ruang yang lebih ketat.
"Kita harus belajar dari kejadian ini. Tata ruang harus dikaji lebih spesifik agar tidak ada lagi lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan atau kawasan komersial secara sembarangan. Analisis dampak lingkungan harus diperketat, karena kalau tidak, ke depannya banjir akan semakin sulit ditanggulangi," tegasnya.
Dalam masa tanggap darurat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menempatkan keamanan dan kesehatan warga sebagai prioritas utama. Pengawasan di pengungsian akan diperketat untuk memastikan kondisi tetap aman, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia.
"Saya sudah instruksikan agar setiap desa dan kecamatan lebih memperhatikan warganya. Jangan sampai ada yang kesulitan mengakses bantuan. Jika ada warga yang kesulitan, sebaiknya bantuan dikirim langsung ke rumah-rumah mereka.” tegasnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi bahwa selain penanganan darurat, Pemkab Bekasi juga menegaskan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir. Salah satunya adalah penataan kembali tata ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara masif yang memperparah dampak banjir.
Ke depan, Pemkab Bekasi juga akan memperkuat sistem mitigasi banjir dengan peningkatan kapasitas drainase dan perbaikan tanggul di titik-titik rawan.
"Harus ada kesadaran bersama bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sembarangan. Kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air jangan sampai berubah menjadi perumahan atau pusat bisnis tanpa analisis lingkungan yang matang. Ini yang harus kita evaluasi.” pungkasnya.
Ia juga melaporkan berdasarkan data BMKG dan BNPB, banjir kali ini berpotensi masih berlanjut hingga pertengahan bulan. Hal ini disebabkan oleh intensitas hujan tinggi serta kiriman air dari wilayah hulu, terutama dari Bogor.
"Ini siklus lima tahunan yang luar biasa. Bahkan ketika siang kondisi di sini terlihat kering, tetapi debit air masih tetap tinggi karena faktor kiriman. Maka kita harus lebih siap, termasuk dengan mengaktifkan sistem peringatan dini (Early Warning System) di titik-titik sungai yang telah dipetakan BPBD," jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Bekasi, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Unsur Forkopimda, Kepala BPBD, Perangkat Daerah terkait, serta Camat se Kabupaten Bekasi melalui zoom, telah melakukan Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sehubungan telah terjadinya banjir yang masif di wilayah Kabupaten Bekasi.
Reporter: RSM
Editor: ind
