CIKARANG PUSAT - Dalam rangka mewujudkan “Jabar Zero New Stunting untuk Generasi Emas Indonesia”, Pemerintah Kabupaten Bekasi melaporkan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Bekasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bekasi dan Tim Panelis Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024, yang dilakukan secara hybrid. Bertempat di Ruang Command Center, Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat, pada Jumat (31/5).
Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan dalam paparannya mengatakan berdasarkan Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi saat ini sebesar 23,2 persen. Angka tersebut berada diatas angka prevalensi Jawa Barat yakni sebesar 21,7 persen dan di Indonesia sebesar 21,5 persen.
Mengejar angka penurunan stunting tersebut, TPPS Kabupaten Bekasi masih berupaya untuk melakukan berbagai penanganan isu strategis terkait stunting di Kabupaten Bekasi melalui 8 rencana aksi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Bagaimana kita melaksanakan capaian penurunan yakni melalui 8 rencana aksi dengan menyusun mulai dari perencanaan dengan 7 pelaksanaan, rencana aksi stunting, dan monitoring evaluasi,” ucapnya.
Dani menerangkan, rencana ini menyasar pada meningkatnya kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi bagi Ibu dan Anak, tercapainya perbaikan pola asuh, meningkatnya akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan, dan meningkatnya kualitas Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di masyarakat.
“Rencana yang kami buat tentu memiliki tujuan dan target untuk mencapai prevalensi stunting Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 sebesar 14 persen, satu tahun lebih awal ingin kami capai penurunan ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan 8 aksi rencana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi diantaranya, aksi pertama berdasarkan Hasil Analisis Situasi telah ditetapkan 39 desa lokus prioritas penanganan stunting pada tahun 2023 yang ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Bekasi.
Lokus prioritas tersebar diwilayah Muragembong dan Cibarusah yang didasari dengan angka kemiskinan dan kurangnya edukasi. Sedangkan untuk di Kecamatan Tambun Selatan dan Cibitung karena adanya kepadatan penduduk.
“Angka stunting yang masih tinggi dan jadi prioritas pertama di Muaragembong dan Cibarusah berkaitan dengan kemiskinan dan kurangnya edukasi, kalau di Tambun Selatan dan Cibitung itu kepadatan penduduk selain itu banyaknya pendatang,” jelasnya.
Untuk aksi kedua, dalam mencapai keberhasilan percepatan penurunan stunting dijelaskan Dani dilakukan dengan adanya kolaborasi unsur pentahelix, seperti yang dilakukan dinas terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ia menuturkan, jika Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa program diantaranya, belanja pengadaan strip HB, belanja PMT ibu hamil KEK, pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader, belanja PMT-P balita, pembinaan PHBS tatanan rumah tangga dan sekolah, serta pengembangan media Promkes, dan pembinaan pelayanan kesehatan lingkungan.
Dinas Ketahanan Pangan pun telah melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan melalui konsep perkarangan pangan lestari, dan koordinasi pengendalian cadangan pangan. Kemudian Dinas Sosial, memberikan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan modul kesehatan dan gizi, KPM ibu hamil, menyusui dan Bayi Dua Tahun (Baduta) menerima bantuan pangan selain beras dan telur, serta keluarga rentan miskin mendapat bantuan sosial pangan.
Selanjutnya, Kementerian Agama juga melaksanakan bimbingan perkawinan calon pengantin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyelenggarakan Posyandu, Dinas Perikanan menyelenggarakan Gemar Makan Ikan, DPPKB melakukan penguatan pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana, Baznas melalui program Bekasi Entaskan Stunting (Bening), serta Disperkimtan melalui program Rutilahu dan SPALD-S.
“Seluruh unsur Pentahelix sudah kami kerahkan dalam menangani stunting, dinas di Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tergabung kedalam TPPS pun memiliki programnya masing-masing,” jelasnya.
Selain dinas terkait, banyakpula perusahaan yang terlibat melalui CSR dan perguruan tinggi Universitas Islam 45 melalui KKN Tematik Stunting dan Open Defecation Free (ODF).
“Unsur pentahelix melibatkan perusahaan dan perguruan tinggi, program yang mereka lakukan efektif menurunkan stunting di Kabupaten Bekasi,”jelasnya.
Untuk itu, pihaknya terus berkomitmen dalam pencegahan stunting, dan siap mendukung maupun menyukseskan setiap program serta kegiatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Bekasi.
Ia juga meminta kepada TPPS agar segera melakukan evaluasi dan inovasi serta perbaikan, dalam kinerja penurunan stunting yang masih terdapat kekurangan.
“Tunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk serius dalam menyelesaikan isu strategis ini, sehingga diakhir 2024 dapat turun hingga 14 persen.” tukasnya.
Reporter: RSM
Editor : SHN
