CIKARANG UTARA - Dalam upaya mempercepat pengurangan perumahan kumuh, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Terintegrasi Kawasan Kumuh (SIPATUH). Aplikasi ini diluncurkan oleh Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, bertempat di Hotel Swiss Bellinn, Cikarang Utara, Rabu (6/11). 

Pj. Bupati Bekasi mengatakan, SIPATUH dirancang untuk menjadi solusi digital yang mampu mendukung proses identifikasi pemantauan dan pengelolaan data kawasan kumuh secara realtime dan terintegrasi. Melalui SIPATUH, seluruh proses pengelolaan kawasan kumuh menjadi efektif dan transparan. 

"Tentunya ini kolaborasi yang diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh, mudah-mudahan wilayah kumuh di Kabupaten Bekasi terus akan berkurang," ujarnya. 

Selain itu, aplikasi ini memungkinkan perangkat daerah terkait dan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam laporan kondisi kawasan kumuh di wilayahnya masing-masing. 

Mengingat saat ini kawasan kumuh yang berada di Kabupaten Bekasi tidak terlokalisir pada satu lokasi melainkan tersebar di 7 kecamatan dan 70 desa, untuk itu SIPATUH berfungsi sebagai platform kolaboratif yang bersinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kumuh. 

"Sebagian lokasi kumuh tersebut berada di wilayah yang berbatasan Kota Bekasi atau Kabupaten Karawang. Untuk itu mari kita bersama-sama memperbaiki kualitas hunian di kawasan kumuh yang berada di daerah perbatasan," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi Nurchaidir, bahwa SIPATUH sengaja diluncurkan untuk mempermudah akses data kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi. 

Dirinya menjelaskan, sistem informasi ini dibuat berbasis Geografi Informasi Sistem (GIS), sehingga dapat memberikan informasi visual terkait kondisi wilayah, tingkat kekumuhan, dan capaian intervensi yang telah dilakukan di wilayah tersebut. 

"SIPATUH ini untuk menampilkan data-data kawasan kumuh yang berada di kawasan Kabupaten Bekasi," pungkasnya. 

Selain meluncurkan aplikasi SIPATUH, juga dilakukan Forum Group Discusion (FGD) untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di daerah perbatasan. 

Reporter: atn

Editor: ind