CIKARANG SELATAN - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, berharap regulasi yang ada di Palang Merah Indonesia (PMI) khususnya di Kabupaten Bekasi akuntabel dan dapat disesuaikan kecepatannya apabila ada suatu kondisi kedaruratan yang terjadi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Finalisasi Peraturan Organisasi dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Logistik PMI, bertempat di Nuanza Hotel, Cikarang Selatan, Jumat (16/6).

“Tadi saya pesankan karena PMI adalah lembaga kemanusiaan yang banyak dihadapkan dengan peristiwa luar biasa, perlu kecepatan agar regulasinya di satu sisi akuntabel, di sisi lain fleksibel supaya bisa berikan reaksi yang cepat,” ungkap Pj. Bupati saat diwawancarai.

Ia menjelaskan dengan adanya kegiatan ini juga dapat menegaskan aturan-aturan yang ada di PMI, sehingga saat menjalankannya dapat lebih jelas, lebih tegas, dan dapat menambah sisi akuntabilitas PMI dalam mengelola uang, aset, dan logistiknya. Hal itu dikarenakan selama ini keuangan yang dikelola oleh PMI bersumber dari bantuan-bantuan pemerintah, masyarakat, pihak swasta, maupun lembaga lainnya.

“Dengan adanya kegiatan ini maka aturannya menjadi lebih jelas, lebih tegas, dan mudah-mudahan menambah sisi akuntabilitas PMI untuk mengelola uang, aset, dan logistik,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan wacana terkait kemandirian PMI dalam mencari sumber penghasilan keuangannya sendiri. Menanggapinya, Dani serta jajaran PMI Kabupaten Bekasi telah merencanakan untuk memperluas pelayanan dengan membuka rumah sakit PMI, seperti yang telah ada di Kota Bogor. Diharapkan rumah sakit tersebut dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan untuk PMI Kabupaten Bekasi.

“Selain memperluas layanan PMI yang fasilitasnya ada di markas Cibitung, kita juga akan adakan di luar Cibitung yang bentuknya rumah sakit. Karena rumah sakit bisa menjadi sumber pemasukan juga untuk PMI yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia akan berusaha menggalang dukungan dari berbagai pihak, salah satunya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi. Selain itu PMI markas pusat melalui pejabat Bendahara Umum juga akan memberikan dukungan dari sisi pengelolaannya.

“Karena salah satu pengurus kita adalah Ketua Apindo, kita akan galang dukungan dari perusahaan. Dari PMI pusat, yaitu Ibu Bendahara Umum yang merupakan pengawas rumah sakit PMI juga akan memberi dukungan dari sisi manajemen,” lanjutnya.

Sementara itu, Bendahara Umum PMI, Suryani Sidik, menyampaikan pentingnya menggali potensi sumber pemasukan mandiri bagi PMI di daerah. Hal itu berguna untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Digerakkan PMI untuk bisa punya pemasukan sendiri untuk keperluan PMI sendiri. Kabupaten Bekasi dapat dimaksimalkan potensi yang ada,” pungkasnya. 

Ketua PMI Kabupaten Bekasi, Ahmad Kosasih, menambahkan bahwa rencana pembangunan rumah sakit PMI tersebut sedang dikembangkannya agar PMI Kabupaten Bekasi tidak bergantung sumber pendanaan hanya dari pemerintah daerah atau donatur lainnya dalam menunjang kegiatan pelayanan sosial kemanusiaan.

“Memang dari perencanaan kita PMI tidak mau tergantung seratus persen dari pemerintah daerah atau donatur lain. Salah satu upaya yang sedang ditempuh adalah saat ini kami sudah memiliki unit klinik, tapi ke depan ada rencana untuk membuat rumah sakit PMI,” terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bidang Hukum dan Aset PMI Pusat, perwakilan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta perwakilan PMI dari 19 provinsi.

Reporter: ind

Editor: shn