CIKARANG PUSAT - Pj. Bupati Bekasi, Dedy Surpiyadi, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bekasi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara daring yang terpusat di Gedung Command Center Diskominfosantik, Cikarang Pusat, pada Senin (28/10). Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia dan sektor terkait.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Bekasi mengungkapkan bahwa inflasi di wilayah Kabupaten Bekasi kondisinya sangat aman dengan nilai 0,87 persen dan tidak menemukan kelangkaan terhadap bahan pokok.
“Kabupaten Bekasi terkait inflasi terbilang aman terkendali, tidak ada kelangkaan, dan daya beli masyarakat pun meningkat hingga Natal dan Tahun Baru pun semua bahan pokok aman,” katanya.
Pihaknya juga terus memonitoring bersama TPID Kabupaten Bekasi untuk memantau pengendalian inflasi melalui bahan pokok. Beberapa sektor pun perlu diwaspadai, yakni bawang merah, daging ayam ras dan minyak goreng.
“Kami selalu melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi, dan mewaspadai beberapa bahan pokok yang mungkin mengalami kenaikan.” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memaparkan sesuai visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI yakni Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 guna menjaga inflasi, pengendalian harga dan jasa, pemerintah daerah harus mendukung penuh aksi dan program prioritas yang diterbitkan oleh Presiden RI, serta melibatkan sektor terkait pertanian serta ketahanan pangan dalam swasembada energi.
“Pemerintah daerah harus mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Presiden RI dalam menjaga stabilitas ekonomi, maka perlu kontribusi aktif juga khususnya di sektor terkait pertanian dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Merujuk pada tren tingkat inflasi Indonesia per-September 2024, berdasarkan laporan terjadi penurunan sebesar 0,12 persen inflasi dari bulan ke bulan, dan 1,84 persen inflasi tahun ke tahun. Oleh karena itu, Mendagri menekankan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah.
Selain itu, untuk memperkuat infrastruktur dan rantai pasok dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian
untuk menjaga ekspektasi inflasi.
“Meskipun angka inflasi masih dalam batasan, saya harap pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dalam memperkuat program didaerahnya yang bertujuan mengendalikan inflasi.” tukasnya.
Reporter: RSM
Editor: SHN
