CIKARANG PUSAT – Memasuki triwulan IV tahun 2026, Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, optimistis target penyerapan anggaran dan pendapatan daerah dapat tercapai melalui percepatan pelaksanaan program serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (9/10).
Dalam arahannya, Plt. Bupati meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi progres pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, serta capaian kinerja agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga sarana untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target, baik dari sisi realisasi anggaran, progres fisik, maupun indikator kinerja. Kalau masih ada kendala atau kegiatan yang belum berjalan optimal, segera identifikasi dan cari solusinya agar tidak menghambat pencapaian target,” ujarnya.
Ia menyemangati seluruh jajaran perangkat daerah agar tetap fokus dan bekerja maksimal dalam menyelesaikan program yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Ia meyakini, dengan koordinasi yang baik, kedisiplinan, dan komitmen bersama, target penyerapan anggaran maupun pendapatan Kabupaten Bekasi pada tahun 2026 dapat tercapai.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil evaluasi, menyelesaikan kendala yang dihadapi, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
“Dengan kerja sama dan komitmen bersama, saya optimistis target penyerapan anggaran maupun pendapatan daerah Kabupaten Bekasi tahun 2026 dapat tercapai dengan baik,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, turut menyoroti pentingnya peningkatan kedisiplinan ASN dalam mengikuti agenda pemerintahan, khususnya Apel Pegawai dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi. Pihaknya telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk membahas langkah-langkah pendisiplinan agar kehadiran dan partisipasi ASN dalam agenda tersebut dapat ditingkatkan.
Endin menjelaskan bahwa salah satu langkah yang direncanakan adalah penerapan pemotongan tunjangan bagi pejabat yang tidak mengikuti rapat paripurna. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong keseriusan aparatur dalam menjalankan tanggung jawabnya, sekaligus meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami berharap seluruh ASN dapat meningkatkan kedisiplinan, keseriusan, dan partisipasinya dalam setiap agenda pemerintahan, terutama rapat paripurna. Kehadiran dan keterlibatan aktif seluruh jajaran merupakan bentuk tanggung jawab kita dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Reporter: ind
Editor: fiu
