JAKARTA - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menghadiri kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi Jawa Barat periode 2025–2028 yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Jawa Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan berlangsung di Gedung United In Diversity, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/12).
Pelantikan dan forum koordinasi ini menjadi momentum strategis bagi seluruh Sekda di Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan target pembangunan, serta memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah.
Usai kegiatan, Sekda Endin menegaskan bahwa arahan Sekda Jabar harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Sekda kabupaten/kota. Menurutnya, gaya kepemimpinan yang ditekankan Gubernur Jawa Barat dan Sekda Provinsi harus diikuti, terutama pendekatan kerja yang responsif, cepat, dan langsung menyentuh persoalan di lapangan.
“Kita harus menyesuaikan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat. Dalam menyelesaikan persoalan daerah, Sekda tidak boleh hanya bekerja dari belakang meja, tetapi turun langsung ke lapangan. Tata kelola pemerintahan secara administratif berada pada Sekda, sehingga kita harus memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Endin.
Ia menambahkan bahwa Sekda harus menjadi penggerak utama birokrasi, memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan solid, cepat, dan akuntabel.
“Perubahan di daerah hanya bisa tercapai jika Sekdanya adaptif, gesit, dan dekat dengan realitas masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda Endin menilai bahwa keberadaan Forsesdasi bukan sekadar forum komunikasi, tetapi juga instrumen penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk bertukar pengalaman, berbagi solusi, dan memperkuat harmonisasi antar daerah. Melalui Forsesdasi, kita bisa mempercepat penyelesaian persoalan di masing-masing wilayah, sekaligus menguatkan sinergi dengan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Endin menegaskan bahwa tantangan pembangunan Jawa Barat tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan kolaborasi kuat antar kabupaten/kota agar program prioritas berjalan efektif dan selaras.
Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan Cibitung berhasil meraih kategori tinggi dengan urutan ke 10 dari 16 Kecamatan se-Jawa Barat, dengan nilai 723,41 pada Penetapan Hasil Penilaian dan Pemberian Penghargaan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Sekda Endin memberikan apresiasi atas capaian itu dan menegaskan bahwa raihan tersebut merupakan bukti bahwa kinerja pemerintah kecamatan di Kabupaten Bekasi terus meningkat, serta capaian tersebut harus menjadi contoh bagi kecamatan lainnya.
“Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Cibitung mampu menghadirkan kinerja yang solid, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ini bukan hanya prestasi kecamatan, tetapi prestasi Kabupaten Bekasi.” kata Endin.
Sementara itu, Camat Cibitung, Encun Sunarto, menjelaskan bahwa capaian penghargaan yang diraih Kecamatan Cibitung telah melalui berbagai tahapan penilaian yang ketat. Proses tersebut mencakup pemeriksaan kriteria administratif, verifikasi lapangan, serta rechecking yang dilakukan tim provinsi pada bulan September lalu. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan dijalankan dengan penuh keseriusan agar kualitas pelayanan publik dapat benar-benar terukur dan terstandar.
Encun memaparkan bahwa terdapat dua inovasi unggulan yang menjadi penopang keberhasilan Kecamatan Cibitung dalam meraih penghargaan kategori tinggi ini. Inovasi pertama adalah digitalisasi layanan melalui aplikasi Simantap, yaitu sistem antrean berbasis digital untuk mengatasi tingginya volume masyarakat yang datang ke kantor kecamatan. Digitalisasi ini berhasil menciptakan alur layanan yang lebih tertib, efisien, dan mudah dipantau.
Selain itu, pelayanan publik di Kecamatan Cibitung didukung dengan fasilitas ramah masyarakat seperti taman bermain anak, ruang laktasi, ruang konsultasi, layanan ramah disabilitas, serta area ibadah.
“Kami ingin memastikan bahwa kantor kecamatan menjadi ruang layanan yang inklusif, nyaman, dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat,” tegas Encun.
Inovasi kedua adalah Sijalumas Cibitung, sebuah program kolaborasi dengan pihak swasta melalui dukungan CSR untuk pemasangan CCTV di 16 titik wilayah rawan seperti lokasi yang sering terjadi tawuran, banjir, dan kemacetan. Teknologi pengawasan ini memperkuat fungsi kecamatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kolaborasi ini penting. Kami tidak bisa berjalan sendirian. Dengan hadirnya CCTV di titik rawan, kami dapat merespons cepat gangguan keamanan maupun kondisi darurat. Ini bukti bahwa kecamatan harus bergerak adaptif dan berbasis data,” ujar Encun dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa penghargaan ini harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.
“Prestasi ini bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Harapan saya, penghargaan ini menjadi penyemangat untuk memperkuat pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Cibitung.” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi pembangunan antar daerah. Melalui forum ini, setiap Sekda diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, memperkuat inovasi, serta menyelaraskan langkah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Forsesdasi harus menjadi tempat lahirnya solusi dan penyamaan gerak. Di forum inilah kita membangun harmonisasi untuk memastikan pelayanan publik di seluruh daerah berjalan efektif.” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Sekda Jabar menjelaskan bahwa capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat merupakan agregasi langsung dari performa 27 kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari hasil kerja daerah hingga level kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Jawa Barat tidak akan maju hanya karena kerja provinsi semata. Provinsi hanya kuat jika daerahnya kuat. Kecamatan hebat, desa bergerak, kabupaten maju—maka Jawa Barat akan melesat,” ujarnya.
Sekda Jabar juga menegaskan pentingnya kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurutnya, tata kelola data yang baik menjadi kunci keberhasilan berbagai program prioritas, terutama dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Good decision comes from good data. Data yang benar, akurat, dan terolah dengan baik akan menghasilkan keputusan terbaik.” tegasnya.
Reporter: RSM
Editor: IND
