CIKARANG PUSAT – Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, secara resmi membuka Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Pelaporan LPPD, yakni Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat K.H. Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati, Cikarang Pusat, Selasa (3/3).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang mendampingi pelaksanaan desk IKK LPPD. Menurutnya, pendampingan tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memastikan proses penyusunan LPPD berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
“Penyusunan LPPD harus dilaksanakan secara cermat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran Tim dari Kemendagri menjadi penguatan bagi kita agar setiap tahapan berjalan sesuai regulasi,” tegasnya.
Sekda menjelaskan bahwa penyusunan LPPD merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. LPPD tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi nasional terhadap kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
“LPPD bukan sekadar laporan formalitas, melainkan gambaran kinerja nyata pemerintah daerah yang akan dievaluasi secara nasional,” ujarnya.
Berdasarkan ketentuan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah IKK LPPD Kabupaten/Kota sebanyak 127 indikator, terdiri atas 121 IKK Outcome dan 6 IKK Makro. Dari total tersebut, pelaksanaannya diampu oleh 34 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Sekda menegaskan bahwa kualitas LPPD sangat ditentukan oleh ketepatan dan validitas data dari masing-masing perangkat daerah. Saat ini draft IKK telah dihimpun, namun proses verifikasi menjadi tahapan krusial untuk memastikan setiap indikator dihitung sesuai definisi operasional, menggunakan rumus yang tepat, serta didukung data yang terdokumentasi dengan baik.
“Setiap angka yang kita sampaikan harus berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada asumsi atau interpretasi sendiri di luar pedoman,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan desk IKK, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggunakan metode kertas kerja mandiri sebagai verifikasi awal sebelum seluruh indikator diunggah ke dalam aplikasi SILPPD. Proses tersebut turut didampingi Tim Reviu dari Inspektorat Daerah guna menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan.
Pada kesempatan itu, Sekda menekankan empat hal penting kepada seluruh perangkat daerah. Pertama, seluruh perangkat daerah wajib mengacu sepenuhnya pada pedoman yang telah ditetapkan tanpa melakukan penafsiran sepihak terhadap indikator maupun perubahan rumus perhitungan.
Kedua, setiap masukan dan koreksi dari Tim Help Desk Kementerian Dalam Negeri harus segera ditindaklanjuti tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian. Ketiga, perangkat daerah diminta membangun koordinasi yang solid dan menghindari ego sektoral, khususnya pada indikator yang bersifat lintas urusan agar tidak terjadi perbedaan data atau duplikasi pelaporan. Keempat, seluruh data dukung harus tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan substantif.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kualitas LPPD akan memengaruhi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penyusunan LPPD harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.” pungkasnya.
Rapat penyusunan IKK dan LPPD Tahun 2025 ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen LPPD Kabupaten Bekasi yang tersusun secara tepat waktu, sesuai ketentuan, serta mencerminkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi secara komprehensif.
Reporter: RSM
Editor: FIU
