KARAWANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Program Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Selasa (8/7).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Ikan Air Laut KKP RI, Ikhsan Kamil, ini juga turut dihadiri oleh jajaran strategis dari pemerintah daerah, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, serta unsur teknis lainnya. Hadir pula jajaran pimpinan BLUPPB Karawang sebagai tuan rumah.
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari tahapan strategis pemerintah dalam mengakselerasi Program Revitalisasi Tambak Pantura yang menyasar empat kabupaten utama di pesisir utara Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu. Revitalisasi ini tidak hanya menargetkan peningkatan produktivitas tambak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas berbagai agenda penting yang menjadi titik pijak kolaborasi lintas wilayah dan instansi. Salah satunya adalah penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, yang mencakup enam butir kebijakan strategis.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi dan Sekda dari ketiga kabupaten lainnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan daerah, Direktur Ikan Air Laut, serta unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi menyambut baik program revitalisasi ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya pembudidaya ikan.
"Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar dengan total lahan tambak seluas 8.188 hektar yang tersebar di wilayah Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, dan Tarumajaya. Dengan revitalisasi ini, kita tidak hanya berbicara soal peningkatan produktivitas perikanan, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap program ketahanan pangan nasional.” ungkap Dedy Supriyadi.
Sementara itu, Direktur Ikan Air Laut KKP RI, Ikhsan Kamil, menekankan bahwa revitalisasi tambak Pantura harus didorong menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk itu, ia menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah yang terlibat.
"Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendekatan sosial melalui edukasi masyarakat, membantu pendataan penggarap lahan tambak, serta mengawal proses pengalihan lahan secara adil dan legal," jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitasi perizinan usaha yang transparan, penyiapan tenaga kerja lokal, serta pengawasan keberlanjutan agar operasional tambak tidak mencemari lingkungan.
Berdasarkan kajian KKP, estimasi kebutuhan tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir dalam program revitalisasi ini dapat menyerap hingga 119.100 tenaga kerja, yang akan membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah pesisir Jawa Barat.
Setelah agenda rapat, seluruh peserta melakukan kunjungan lapangan ke area tambak ikan modern milik BLUPPB Karawang serta ke kawasan tambak Pantura di Desa Sedari. Kunjungan ini menjadi sarana pengamatan langsung atas kondisi eksisting dan peluang pengembangan tambak berbasis teknologi budidaya yang berkelanjutan.
Dengan kolaborasi lintas daerah dan pusat yang semakin solid, revitalisasi tambak Pantura diharapkan menjadi pendorong utama pengembangan sektor perikanan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal di wilayah pesisir utara Jawa Barat.
Reporter: RSM
Editor: IND
