CIKARANG PUSAT - Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, memimpin Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan bersama Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, bertempat di Ruang Rapat Gedung BPBD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa (10/9).
Pj. Bupati menjelaskan bahwa rapat ini digelar sebagai bentuk antisipasi Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap kendala-kendala yang muncul di lapangan selama masa penanganan bencana kekeringan, mengingat status tanggap darurat bencana akan berakhir pada 12 September 2024 nanti.
“Sebelum berakhirnya masa tanggap darurat pada 12 September 2024 nanti, kita rapat untuk lebih mengantisipasi kondisi di lapangan,” ucapnya.
Ia mengapresiasi jajaran perangkat daerah, camat, dan stakeholder terkait yang terus bahu membahu mengatasi bencana kekeringan ini dengan mengirimkan berbagai bantuan. Meskipun saat ini Kabupaten Bekasi masih dalam kondisi kekeringan, ia ingin pelaksanaan kegiatan rutin seperti normalisasi dan penertiban bangunan liar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Terima kasih kepada semua perangkat daerah, camat, dan stakeholder sudah tetap semangat dalam menangani bencana kekeringan ini. Tentunya pekerjaan rutin normalisasi dan penertiban bangunan liar harus tetap berjalan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menjelaskan berbagai tindakan yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Bekasi bersama stakeholder terkait sejak dibelakukannya Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan pada 30 Agustus 2024 lalu, antara lain dengan mendistribusikan air bersih dan air minum, normalisasi aliran sungai dan kali, pompanisasi di wilayah pertanian yang terdampak, penertiban bangunan liar di daerah aliran sungai, juga pembersihan dan pengangkutan sampah.
Dari total 1.082.900 liter air yang telah didistribusikan, tercatat luas lahan yang terdampak kekeringan telah menurun signifikan yang tadinya mencapai lebih dari 4.000 hektar, menjadi hanya 2.499 hektar yang tersebar di 12 kecamatan.
“Pertanggal 9 September 2024 kemarin, luas lahan pertanian yang terdampak telah menurun dari tadinya 4.000 hektar lebih, sekarang hanya tinggal 2.499 hektar. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu pendistribusian air bersih dan air minum, normalisasi aliran sungai, pompanisasi, penertiban bangunan liar, serta pembersihan dan pengangkutan sampah,” terangnya.
Turut hadir secara langsung pada rapat tersebut Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta secara virtual Ketua PMI Kabupaten Bekasi, camat, dan perwakilan Perumda Tirta Bhagasasi.
Reporter: ind
Editor: shn
