CIKARANG PUSAT - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, resmi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Bekasi, yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, mendorong pencapaian target indeks inklusi keuangan, dan meningkatkan investasi di Kabupaten Bekasi.

TPAKD yang sudah dibentuk ini terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator di sektor keuangan, lembaga vertikal di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), asosiasi LJK, dan akademisi.

“TPKAD sebagai akselerator guna mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam rangka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan,” ujar Sekda dalam sambutannya di Ruang Rapat KH Noer Ali, Cikarang Pusat, pada Senin (28/8). 

Sekda menyebutkan, TPKAD memiliki peran dalam memperluas akses keuangan yang menjadi prioritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan dan permodalan.

“Dengan adanya partisipasi aktif berbagai stakeholder diharapkan akses keuangan dapat lebih terbuka untuk masyarakat Kabupaten Bekasi secara merata,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan kepada segenap unsur TPKAD Kabupaten Bekasi agar segera melaksanakan sinkronisasi terkait anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pendukung kegiatan dan meningkatkan koordinasi antar sesama.

“Saya menghimbau agar TPKAD Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan sinergitas dengan TPKAD Provinsi dan Pusat agar implementasi program kerja terarah dan sistematis.” tuturnya. 

Di samping itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asda II) Iwan Ridwan berharap TPKAD Kabupaten Bekasi bisa berkiprah dalam memajukan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dalam rangka memajukan ekonomi daerah melalui akses keuangan terutama pengembangan UMKM. 

Usai dilakukan pengukuhan tersebut, Asda II, Iwan Ridwan kemudian memaparkan program kerja TPKAD di tahun 2023, diantaranya:

1. Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM lokal dan meningkatkan daya saing produk unggulan. Nantinya akan dilakukan beberapa kegiatan seperti literasi keuangan, pelatihan dan pendampingan UMKM, serta mendorong fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit mikro lain.

2. Pelajar Bekasi Cakap Keuangan. Program ini mendorong kepemilikan rekening tabungan bagi pelajar untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini. Nantinya akan dilakukan beberapa kegiatan seperti Tabungan Simpanan Pelajar, Tabungan Kota Patriot BPR WMJ, agen laku pandai di sekolah, dan edukasi.

3. Jaminan sosial dan mandiri keuangan di masa tua. Hal ini merupakan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan melalui program perlindungan dan jaminan finansial di masa tua melalui produk atau layanan Lembaga Jasa Keuangan. Nantinya akan dilakukan beberapa kegiatan seperti DPLK bagi non ASN dan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal.

4. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sebagai suatu bentuk perlindungan untuk para tani dalam mengelola usaha.

5. Digitalisasi akses dan layanan keuangan non-tunai.

Agenda dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah, didampingi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Asda II, diantaranya kepada: 

- Satria Aji Wiguna, siswa SMPN 2 Tambun Selatan berupa simpanan pelajar dari BPR Wibawa Mukti Jawa Barat;

- Muhamad Taufiqurahman, siswa SMPN 2 Tambun Selatan berupa simpanan pelajar dari Dinas Pendidikan dan Bank BJB;

- Gita Nurhati, guru SDN Cijengkol 2 Kecamatan Setu berupa dana pensiun lembaga keuangan dari Dinas Pendidikan dan BJB;

- Susi Susanti berupa kredit UMKM Mikro Ceria senilai Rp 35 juta dari BPR Wibawa Mukti Jawa Barat;

- Arifin Mulia berupa jenis usaha design dan mesin custom senilai Rp 125 juta dari PT Alfat Mulia Teknologi.

Reporter: RSM

Editor: IND