CIKARANG PUSAT - Dalam upayanya mengurangi penumpukan sampah, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memfokuskan pengolahan sampah organik yang dimulai dari hulu. Hal itu dikatakan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, saat membuka Rapat Tindak Lanjut Program Solusi Spesifik Percepatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Khusus Program Teknososial Sampah, bertempat di Ruang Rapat Bupati, Gedung Bupati Bekasi, Rabu (24/5).
“Kita tangani sampah di hulu, meskipun tidak seratus persen sampah tertangani, tapi kita coba proses awalnya, yaitu sampah-sampah dari rumah, pasar, jalanan, dan lainnya,” kata Dani.
Ia ingin masyarakat terbiasa mengolah sampah organiknya sendiri menjadi hal-hal yang bermanfaat, seperti kompos atau magot larva yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Hal itu juga dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng karena berkurangnya sampah yang diangkut.
“Di sekolah bisa dijalankan agar anak-anak terbiasa mengolah sampahnya, bisa jadi kompos atau magot, yang penting bisa mereduksi sampah organik,” lanjutnya.
Selanjutnya, ia telah memerintahkan dinas terkait untuk segera menyusun rencana aksi yang dapat memandu seluruh pihak dalam mengimplementasikan pengolahan sampah tersebut.
“Untuk dinas terkait susun rencana kerjanya yang memandu kita semua untuk mengimplementasikan dan membantu memulai pengolahan sampah organik di hulu,” tuturnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Iis Sandra Yanti, menjelaskan rencana aksi jangka pendek akan segera disusun dan ditindak lanjuti, karena ditargetkan program tersebut dapat berjalan mulai 15 Agustus 2023 bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Bekasi.
“Tindak lanjutnya akan segera disusun rencana aksi terkait rencana jangka pendek yang akan ditindak lanjuti sampai tanggal 15 Agustus 2023 di Hari Jadi Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Apabila rencana aksi telah disusun, Pemkab Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup akan segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tingkat RW dan desa, serta menyesuaikan dengan kondisi sarana, prasarana, dan anggaran yang dimiliki.
“Pertama sosialisasi dulu, baru disesuaikan dengan kondisi sarana, prasarana, dan anggaran. Kita akan periksa ketersediaannya seperti apa,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.
Reporter: ind
Editor: fiu
