CIKARANG SELATAN - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, bertempat di Primebiz Hotel Cikarang, Cikarang Selatan, Rabu (6/9).
Sekda Dedy mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya Pemkab Bekasi mengolaborasikan seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta dalam mempercepat pencapaian pemberdayaan perempuan. Karena meskipun banyak program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, tetapi terkait gender masih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan.
“Untuk mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan perempuan, diperlukan kolaborasi, sinergi dari semua pihak baik pemerintah, swasta, akademisi, media, maupun masyarakat dan lembaga lainnya,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa seluruh program pembangunan di Kabupaten Bekasi telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program, didukung dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan. Oleh sebab itu, pengarusutamaan gender dirasa penting sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel bagi seluruh unsur masyarakat.
“Semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan,” jelasnya.
Dengan koordinasi, sinkronisasi pendanaan, dan pengawasan teknis yang dilakukan, diharapkan kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan cara pandang, serta menghasilkan solusi terbaik demi mewujudkan Kabupaten Bekasi peduli perempuan.
“Diharapkan dapat menghasilkan solusi yang baik dan program-program baik dalam mewujudkan Bekasi peduli perempuan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala DP3A Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, memaparkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
Program pengarusutamaan gender diharapkan dapat lebih konkrit dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, serta selalu diintegrasikan melalui Renstra, Renja, dan RKA.
“Pelaksanaannya di daerah diharapkan dapat lebih konkrit dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan harapan semua SKPD dalam menyusun Renstra, Renja, dan RKA dengan mengintrgrasikan PPRG,” harapnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bekasi. Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi secara virtual dari Tim Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Reporter: ind
Editor : shn
